Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Sedih Tiap Bulan Pecat Puluhan ASN yang Terjerat Korupsi dan Narkoba

Kompas.com - 21/12/2020, 17:17 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengaku memecat puluhan aparatur sipil negara (ASN) setiap bulannya masalah korupsi dan narkoba.

"Saya juga sedih selama satu tahun jadi Menpan RB ini, rata-rata satu bulan saya menandatangani minimal 25 sampai 79 ASN yang harus saya pecat, yang harus saya non-job-kan sementara karena terlibat masalah korupsi dan narkoba," kata Tjahjo dalam acara Penandatanganan PKS Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tipikor yang disiarkan akun Youtube KPK, Senin (21/12/2020).

Tjahjo mengatakan, ketika ada putusan pengadilan maka ASN tersebut langsung dipecat.

Sementara, apabila kasusnya masih berproses di pengadilan, ASN tersebut dibebastugaskan.

Baca juga: Wapres Minta ASN Tegakkan Integritas Cegah Kecurangan dan Kerugian Negara

"Termasuk pejabat di Kemenpan-RB satu orang yang saya berhentikan karena jual-beli jabatan dan suap, ini saya kira satu hal yang masih memprihatinkan," ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan, pencegahan korupsi menjadi perhatian serius baginya karena Kementerian PAN-RB bertugas mengawal visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi birokrasi.

Ia mengatakan, reformasi birkorasi tidak hanya berkaitan dengan mempercepatn dan memangkas birokrasi yang panjang atau sekadar perubahan jabatan struktural dan fungsional.

"Penyederhanaan birokrasi memang harus dimaknai secara luas, dalam birokrasi yang rumit dan ruwet di situ menjadi media yang paling subur tumbuhnya korupsi," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi 'Online' ke Calon Pengantin

Kemenag Minta Penghulu Edukasi Bahaya Judi "Online" ke Calon Pengantin

Nasional
Garuda Indonesia 'Delay' 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Garuda Indonesia "Delay" 5 Jam Saat Pulangkan Jemaah Haji, Kemenag Protes

Nasional
Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Sejarah dan Tema Hari Keluarga Nasional 2024

Nasional
Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Jemaah Haji Keluhkan Tenda Sempit, Timwas DPR Sebut Akan Bentuk Pansus Haji

Nasional
Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Menakar Legitimasi PBNU Kelola Tambang

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Timwas Haji DPR Minta Kemenag Agar Tak Ada Keterlambatan Kepulangan Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com