Kompas.com - 16/12/2020, 11:27 WIB
Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Hutama Yonathan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp. ANTARAFOTO/Rivan Awal LinggaWalikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (28/11/2020). KPK resmi menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi penambahan gedung Rumah Sakit Kasih Bunda yaitu Walikota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Komisaris Rumah Sakit Kasih Bunda Hutama Yonathan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Rabu (16/12/2020).

Dikdik akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda yang menjerat Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AJM (Ajay)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu.

Selain Dikdik, KPK juga memanggil ASN di Kantor Wali Kota Cimahi Ahmad Nuryana, Kepala Seksi Perizinan Bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Cimahi Aam Rustam, dan seorang pihak swasta bernama Bilal Insan Muhamamd sebagai saksi.

Baca juga: Wali Kota Cimahi Diduga Minta Rp 3,2 Miliar untuk Urus Izin Pembangunan Rumah Sakit

Aam dan Ahmad akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ajay sedangkan Bilal akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Hutama Yonathan selaku pemilik dan Komisaris RSU Kasih Bunda.

Dalam kasus ini, Ajay diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada Hutama untuk mengurus izin pembangunan gedung RSU Kasih Bunda.

KPK menduga Ajay telah menerima Rp 1,661 miliar dari uang yang dijanjikan tersebut.

Atas perbuatannya, Ajay selaku penerima suap disangka melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Hutama selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk Bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X