Desember Ini, Pemerintah Berencana Gelar Pilkades di 1.274 Desa

Kompas.com - 10/12/2020, 20:48 WIB
Mendagri Tito Karnavian menghadiri pertemuan dengan KPU di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAMendagri Tito Karnavian menghadiri pertemuan dengan KPU di kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Pertemuan tersebut membahas mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah segera menggelar Pemilihan Kepala Desa ( Pilkades) 2020 pada Desember ini.

Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, pilkades kali ini akan diselenggarakan di 23 kabupaten/kota yang meliputi 1.274 desa.

"Setelah minggu ketiga di bulan Desember, setelah pilkada 9 Desember, ada 23 kabupaten," kata Tito di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (10/12/2020).

"Kemudian sisanya ada 36 kabupaten atau kota yang harus dilaksanakan di tahun 2020 kemudian bersepakat untuk melakukan penundaan dan dilaksanakan di tahun 2021," lanjut dia.

Tito mengatakan, awalnya Pilkades 2020 akan diikuti oleh 75 kabupaten atau kota, namun sebanyak 16 kabupaten atau kota sudah melakukan pemilihan sebelum pandemi Covid-19.

Dari 16 kabupaten atau kota itu tercatat ada 1.236 desa yang sudah menjalani pilkades.

Baca juga: Kemendagri Diminta Jelaskan ke Publik Pertimbangan Tunda Pilkades 2020

"Sebelum terbitnya surat mendagri tentang penundaan pilkades yaitu 16 kabupaten atau kota sudah berlangsung," ujarnya.

Mantan Kapolri ini menambahkan, persiapan pilkades ini terbilang sangat pendek.

Paling cepat, kata dia, akan ada pelaksanaan pilkades di 16 kabupaten/kota pada 13 Desember mendatang. 

Selanjutnya, penyelenggaraan pilkades akan dilangsungkan pada 14,15, 16 dan 19 Desember 2020.

"Kemudian tanggal 19 Desember, Sanggau Kalimantan Barat, Rote Ndao NTT, Merangin Jambi, Tebo Jambi, Ciamis, Lombok Tengah NTB, jadi yang di bawah tanggal 20 kita lihat ada lebih kurang 13 kabupaten," ucap dia.

Sebelumnya, Tito menunda pelaksanaan Pilkades 2020. Ia beralasan pemerintah ingin fokus menghadapi Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan 9 Desember lalu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Gus Yaqut dan Said Aqil Kembali Tak Hadir, Kuasa Hukum Sugi Nur Walk Out

Nasional
UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

UPDATE 2 Maret: Tambah 193, Total Ada 36.518 Pasien Covid-19 Meninggal

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Aturan Investasi Industri Miras Dicabut, PBNU Berharap Pemerintah Tak Sembrono Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 2 Maret: Total 1.160.863 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Menkes Harap Masyarakat Bisa Rasakan Pelayanan Kesehatan Berbasis Data

Nasional
Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Setahun Covid-19 RI: Bertambah 5.712 Total Kasus Mencapai 1.347.026

Nasional
DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

DVI Polri Tutup Identifikasi Korban Sriwijaya Air SJ 182, 3 Orang Belum Teridentifikasi

Nasional
Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Aturan Investasi Industri Miras yang Hanya Bertahan Satu Bulan...

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Pernyataan Lengkap Jokowi soal Pencabutan Aturan Investasi Industri Miras dalam Perpres 10/2021

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Aturan Investasi Miras Dicabut, PPP Minta Menteri dan Orang di Sekitar Presiden Hati-hati Beri Masukan

Nasional
Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Respons Pemerintah Selama Setahun Tangani Pandemi Dinilai Kadang Baik, Kadang Buruk

Nasional
DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

DVI Polri Identifikasi Satu Korban Sriwijaya Air SJ-182, Total Jadi 59 Orang

Nasional
PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

PP Muhammadiyah Apresiasi Langkah Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Muhammadiyah Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi ketika Ambil Kebijakan

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Aturan Investasi Miras Dicabut, Fraksi PAN: Langkah Konkret Presiden Redam Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X