Setahun Terakhir, Kontras Nilai Perlindungan HAM Semakin Terancam

Kompas.com - 10/12/2020, 18:52 WIB
Suasana saat memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSuasana saat memperingati 10 Tahun Aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Kamisan sebagai bentuk perlawanan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia dalam melawan lupa telah berlangsung selama 10 tahun sejak aksi pertama di depan Istana Merdeka pada 18 Januari 2007.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, selama tahun 2020 ini pengakuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) semakin terancam.

Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengatakan, ancaman tersebut datang dalam bentuk legitimasi negara terhadap bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi setiap harinya di lapangan dan menunjukkan Indonesia tengah berada dalam bayang-bayang otoritarianisme.

"Adanya berbagai fenomena-fenomena di mana sebenarnya negara sendiri tidak memberikan implementasi yang sangat komprehensif atau pun menyeluruh terkait pemenuhan dan perlindungan HAM," kata Fatia dalam acara yang digelar secara virtual bersama media untuk memperingati hari HAM, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Total 40 Pelanggaran HAM di Papua Sepanjang 2020, Kontras: Setiap Bulan Pasti Ada Kasus

Ia melanjutkan, dalam sektor hak sipil dan politik (sipol), kebebasan sipil dinilai semakin menyusut.

Kontras menilai hal tersebut dari banyaknya serangan dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi baik dalam ruang publik maupun ruang digital dengan proses penegakan hukum yang minim terhadap perlaku.

"Dalam beberapa peristiwa, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi ini justru dilegitimasi oleh negara misalnya melalui Surat Telegram Polri Nomor ST 1100/iv/huk.7.1/2020 yang berisi instruksi patroli siber terhadap pengkritik Pemerintah," ucap Fatia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lanjut dia, Kontras juga menemukan fenomena lain dalam konteks kebebasan sipil di antaranya kebebasan beragama dan beribadah.

Menurut dia, pembatasan pada konteks tersebut juga turut dilegitimasi oleh pemerintah melalui kebijakan diskriminatif yang menyudutkan kelompok minoritas.

Baca juga: Catatan Hari HAM, Kontras Soroti Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Terkait UU Cipta Kerja

Adapun Kontras mencatat setidaknya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia, tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah 10 peristiwa, dan kedua di Jawa Timur dengan 7 peristiwa sepanjang 2020.

Kemudian, Kontras juga menyoroti pelanggaran HAM di sektor hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

Secara khusus, kata dia, Kontras memperhatikan proses legislasi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba) serta UU Cipta Kerja yang secara substansi dinilai memundurkan agenda desentralisasi, merusak lingkungan, dan mengurangi jaminan kesejahteraan pekerja.

"Soal UU Cipta Kerja disahkan diam-diam, dan tidak melibatkan partisipasi publik. Tidak ada konsultasi publik dan juga mengakibatkan adanya banyak kerugian yang akan dialami masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Amnesty International: Negara Ini Sekarang Mengalami Krisis HAM

Selain itu, ia menilai adanya watak developmentalis pemerintah yang semakin menguat, dengan dalih pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi.

"Ini menjadikan pembela HAM khususnya di sektor Sumber Daya Alam menjadi semakin rentan, tanpa adanya perbaikan yang substansial dalam instrumen perlindungan terhadapnya," ucap Fatia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

KY Umumkan 24 Calon Hakim Agung yang Lolos ke Tahapan Wawancara

Nasional
Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Masih Pandemi, Upacara Peringatan HUT RI ke-76 Akan Digelar Terbatas

Nasional
Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Jaga Sektor Kelautan dan Perikanan, Menteri KP Bekali BROL Jembrana dengan Teknologi Mumpuni

Nasional
POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Sudah Disepakati, Segera Dilaksanakan

Nasional
Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Moeldoko Tetap Jalani Penyuntikan Vaksin Nusantara Meski Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X