Kompas.com - 10/12/2020, 13:44 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai Indonesia mengalami kemerosotan dalam aspek penegakkan hukum, hak asasi manusia, serta demokrasi.

"Negara ini sekarang mengalami satu krisis HAM, ini baru permulaan sebenarnya. Saya khawatir di tahun-tahun yang akan datang, di 2021, 2022, ini akan mengantarkan Indonesia ke dalam krisis HAM yang lebih jauh," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dikutip dari tayangan akun Youtube LP3ES, Kamis (10/12/2020).

Salah satu hal yang dinilai menonjol di tahun ini adalah terhambatnya kebebasan berpendapat, baik dengan cara jeratan hukum maupun intimidasi.

Baca juga: Hari HAM Sedunia, Komnas HAM: Tak Boleh Dibiarkan Orang Alami Kekerasan

Contoh pembatasan kebebasan berpendapat itu misalnya, pemblokiran internet di Papua serta masih adanya 35 tahanan politik di Maluku dan Papua.

Kemudian, Usman juga menyinggung soal kekerasan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan, Amnesty menemukan ada 43 insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah selama 6-10 November 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Amnesty, pembatasan kebebasan sipil memang tak lepas dari peran aparat keamanan yang menguat.

"Di tahun ini banyak sekali tindakan kepolisian yang berlebihan di dalam menyikapi perdebatan di ruang publik, baik itu di ranah offline maupun maya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Berhenti Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu

Di sisi lain, Usman mengatakan, satu-satunya praktik demokrasi yang belum merosot adalah penyelenggaraan pemilihan umum, baik Pemilu 2019 maupun Pilkada Serentak 2020.

Namun, masih dalam kehidupan politik, kebebasan beroposisi dari partai politik di parlemen dinilai hampir tidak ada. Kelompok oposisi yang muncul pun, menurut IUsman, mendapatkan represi.

"Mahasiwa menjadi aktor oposisi kembali dalam lanskap politik nasional, begitu pula ada beberapa kelompok masyarakat, seperti Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), tapi juga mendapat represi yang cukup serius dengan penangkapan yang berlebihan," tutur Usman.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Bantu Indonesia, India Beri 300 Konsentrator dan 100 Metrik Ton Oksigen Cair

Nasional
Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Rencana Pelonggaran PPKM di Tengah Tingginya Kasus Covid-19 dan Angka Kematian...

Nasional
Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Aksi Laser ke Gedung Merah Putih Dinilai Tak Bisa Dipidanakan

Nasional
Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Jokowi: Rumah Oksigen Gotong Royong di Jaktim Bisa Tampung 500 Pasien Covid-19

Nasional
3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

3.127.826 Kasus Covid-19 RI dan Menanti Tanggung Jawab Negara atas Tingginya Angka Kematian Isolasi Mandiri...

Nasional
Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Revisi Statuta UI Dikhawatirkan Berkaitan dengan Agenda Politik 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

[POPULER NASIONAL] Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Covid-19 | Isolasi Mandiri adalah Tanggung Jawab Negara

Nasional
Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Statuta UI Dinilai Cacat, Anggota Parpol Bisa Masuk MWA hingga Kewenangan Dewan Guru Besar Dikerdilkan

Nasional
Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Pimpinan DPR: Jangan Sampai Ada Penimbunan Obat Terapi Covid-19

Nasional
Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Wapres: 14.385 Insan Pers Telah Divaksinasi Dosis Kedua

Nasional
Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Ribuan Orang Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Tanggung Jawab Negara Dinanti

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

UPDATE 24 Juli: Sebaran 45.416 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juli: 17.475.996 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

UPDATE 24 Juli: Sebanyak 252.696 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Harian 25,24 Persen

Nasional
Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Sebanyak 39.767 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X