Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 10/12/2020, 13:44 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai Indonesia mengalami kemerosotan dalam aspek penegakkan hukum, hak asasi manusia, serta demokrasi.

"Negara ini sekarang mengalami satu krisis HAM, ini baru permulaan sebenarnya. Saya khawatir di tahun-tahun yang akan datang, di 2021, 2022, ini akan mengantarkan Indonesia ke dalam krisis HAM yang lebih jauh," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dikutip dari tayangan akun Youtube LP3ES, Kamis (10/12/2020).

Salah satu hal yang dinilai menonjol di tahun ini adalah terhambatnya kebebasan berpendapat, baik dengan cara jeratan hukum maupun intimidasi.

Baca juga: Hari HAM Sedunia, Komnas HAM: Tak Boleh Dibiarkan Orang Alami Kekerasan

Contoh pembatasan kebebasan berpendapat itu misalnya, pemblokiran internet di Papua serta masih adanya 35 tahanan politik di Maluku dan Papua.

Kemudian, Usman juga menyinggung soal kekerasan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan, Amnesty menemukan ada 43 insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah selama 6-10 November 2020.

Menurut Amnesty, pembatasan kebebasan sipil memang tak lepas dari peran aparat keamanan yang menguat.

"Di tahun ini banyak sekali tindakan kepolisian yang berlebihan di dalam menyikapi perdebatan di ruang publik, baik itu di ranah offline maupun maya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Berhenti Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu

Di sisi lain, Usman mengatakan, satu-satunya praktik demokrasi yang belum merosot adalah penyelenggaraan pemilihan umum, baik Pemilu 2019 maupun Pilkada Serentak 2020.

Namun, masih dalam kehidupan politik, kebebasan beroposisi dari partai politik di parlemen dinilai hampir tidak ada. Kelompok oposisi yang muncul pun, menurut IUsman, mendapatkan represi.

"Mahasiwa menjadi aktor oposisi kembali dalam lanskap politik nasional, begitu pula ada beberapa kelompok masyarakat, seperti Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), tapi juga mendapat represi yang cukup serius dengan penangkapan yang berlebihan," tutur Usman.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Soal Keterkaitan Anton Gobay dan Lukas Enembe, Polri: Tak Bisa Dibuka ke Publik

Nasional
Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Nasional
Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Alasan GP Mania Bubar, Ketum Joman: Kita Lihat Ganjar Miskin Gagasan

Nasional
KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

KPK Apresiasi Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi

Nasional
Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Dijuluki Partai Artis Nasional, PAN: Mereka Sudah Memiliki Keunggulan

Nasional
Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Respons Gempa Turkiye, Dompet Dhuafa Berangkatkan 3 Dokter dan 2 Relawan

Nasional
HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

HPN 2023, BPJS Ketenagakerjaan Angkat Martabat Pekerja Pers lewat Perlindungan Jaminan Sosial

Nasional
Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Firli Bahuri: Tak Pernah Ada Janji Satu Kata Pun ke Lukas Enembe

Nasional
PAN Yakin Nama yang Disodorkan ke KIB, Bakal Diusung untuk Pilpres 2024

PAN Yakin Nama yang Disodorkan ke KIB, Bakal Diusung untuk Pilpres 2024

Nasional
Jokowi: Media Arus Utama Sangat Dibutuhkan untuk Penjernih Informasi

Jokowi: Media Arus Utama Sangat Dibutuhkan untuk Penjernih Informasi

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Fakta Persidangan, Bukan Eleiezer yang Eksekutor

GASPOL! Hari Ini: Fakta Persidangan, Bukan Eleiezer yang Eksekutor

Nasional
Anggota DPR Minta KPK Bentuk Deputi Monitoring Sendiri, Lepas dari Deputi Penindakan

Anggota DPR Minta KPK Bentuk Deputi Monitoring Sendiri, Lepas dari Deputi Penindakan

Nasional
Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Pengacara Agus Nurpatria Tuding JPU Abaikan Fakta Persidangan demi Kepuasan Publik

Nasional
Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Polri Kirim Tim untuk Bantu Cari Korban Bencana di Turkiye dan Suriah

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Kasus Gagal Ginjal Terjadi Lagi, Pakar: Memalukan dan Memprihatinkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.