Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty International: Negara Ini Sekarang Mengalami Krisis HAM

Kompas.com - 10/12/2020, 13:44 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia menilai Indonesia mengalami kemerosotan dalam aspek penegakkan hukum, hak asasi manusia, serta demokrasi.

"Negara ini sekarang mengalami satu krisis HAM, ini baru permulaan sebenarnya. Saya khawatir di tahun-tahun yang akan datang, di 2021, 2022, ini akan mengantarkan Indonesia ke dalam krisis HAM yang lebih jauh," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dikutip dari tayangan akun Youtube LP3ES, Kamis (10/12/2020).

Salah satu hal yang dinilai menonjol di tahun ini adalah terhambatnya kebebasan berpendapat, baik dengan cara jeratan hukum maupun intimidasi.

Baca juga: Hari HAM Sedunia, Komnas HAM: Tak Boleh Dibiarkan Orang Alami Kekerasan

Contoh pembatasan kebebasan berpendapat itu misalnya, pemblokiran internet di Papua serta masih adanya 35 tahanan politik di Maluku dan Papua.

Kemudian, Usman juga menyinggung soal kekerasan polisi saat mengamankan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan, Amnesty menemukan ada 43 insiden kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di berbagai daerah selama 6-10 November 2020.

Menurut Amnesty, pembatasan kebebasan sipil memang tak lepas dari peran aparat keamanan yang menguat.

"Di tahun ini banyak sekali tindakan kepolisian yang berlebihan di dalam menyikapi perdebatan di ruang publik, baik itu di ranah offline maupun maya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Tak Pernah Berhenti Tuntaskan Masalah HAM Masa Lalu

Di sisi lain, Usman mengatakan, satu-satunya praktik demokrasi yang belum merosot adalah penyelenggaraan pemilihan umum, baik Pemilu 2019 maupun Pilkada Serentak 2020.

Namun, masih dalam kehidupan politik, kebebasan beroposisi dari partai politik di parlemen dinilai hampir tidak ada. Kelompok oposisi yang muncul pun, menurut IUsman, mendapatkan represi.

"Mahasiwa menjadi aktor oposisi kembali dalam lanskap politik nasional, begitu pula ada beberapa kelompok masyarakat, seperti Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), tapi juga mendapat represi yang cukup serius dengan penangkapan yang berlebihan," tutur Usman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com