Catatan Hari HAM, Kontras Soroti Pelanggaran Kebebasan Berekspresi Terkait UU Cipta Kerja

Kompas.com - 10/12/2020, 14:08 WIB
Petugas kepolisian mendata peserta aksi sebelum dipulangkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya memulangkan ratusan peserta aksi yang diamankan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARPetugas kepolisian mendata peserta aksi sebelum dipulangkan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya memulangkan ratusan peserta aksi yang diamankan dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Danu Pratama membeberkan catatan kritis mengenai sebaran isu pelanggaran kebebasan berekspresi dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM), Kamis (10/12/2020).

Catatan yang pertama ia sebutkan adalah bahwa peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi banyak terjadi pada kasus protes terhadap Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Omnibus Law ada 87 jumlah peristiwa pemberangusan kebebasan berekspresi dan berpendapat. Di antaranya ada 232 orang luka-luka, dan 4.555 lainnya ditangkap," kata Danu dalam acara yang digelar secara virtual bersama media, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Amnesty International: Negara Ini Sekarang Mengalami Krisis HAM

Ia menyoroti mengapa banyak korban luka-luka ketika berekspresi dan menyatakan pendapat terkait UU Cipta Kerja.

Menurutnya, hal ini dikarenakan adanya gelombang aksi masa pada Oktober 2020 di berbagai daerah di Indonesia.

"Hal ini direspons dengan sangat represif dengan kekerasan dari aparat kepolisian dan aparat negara lainnya," ujarnya.

Danu berpendapat, hal ini bisa terjadi karena adanya pembiaran dari Negara terhadap pemberangusan kebebasan berekspresi.

Baca juga: Menkumham: Pemerintah Laksanakan Perlindungan HAM Sesuai UUD 1945

Ia menambahkan, kekerasan ekspresif yang dilakukan aparat bukan hal yang baru terjadi di tahun 2020.

"Klimaksnya adalah pada 2019, ada beberapa peristiwa besar dari Mei sampai September. Peristiwa ini kembali berulang di 2020 dan lebih parah lagi mendapat legitimasi negara," ucapnya.

Adapun bentuk legitimasi yang dimaksud, jelasnya, melalui tidak adanya upaya koreksi terhadap kebijakan yang dikeluarkan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

AKP Stepanus Robin, Penyidik KPK yang Terima Suap, Dilaporkan ke Dewan Pengawas

Nasional
Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Disebut Berperan dalam Kasus Penerimaan Suap oleh Penyidik KPK

Nasional
Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Kekuatan Terbaik Dikerahkan, Berharap Awak Kapal Selam KRI Nanggala-402 Kembali Pulang...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

[POPULER NASIONAL] Panitia Acara Maulid Rizieq Minta Izin Tutup Jalan | Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Firli Bahuri: Tersangka Penyidik KPK Stepanus Robin Punya Potensi di Atas Rata-rata

Nasional
Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Penyidik KPK Terima Suap, Firli Bahuri Minta Maaf

Nasional
Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Penyidik KPK Kongkalikong Hentikan Kasus, Berawal dari Rumah Azis Syamsuddin hingga Transferan Uang 59 Kali

Nasional
Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Menpan RB: Kami Paling Pusing Kalau Ada Perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda

Nasional
Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Pengetatan Syarat Perjalanan 22 April-24 Mei, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Satgas: Varian Baru Virus Corona Ditemukan Hampir di Seluruh Provinsi Indonesia

Nasional
Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Ini Kelompok Warga yang Boleh Bepergian dengan Syarat Selama Larangan Mudik

Nasional
KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

KPK Akan Dalami Peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin Terkait Suap di Tanjungbalai

Nasional
Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Kasus Suap di Tanjungbalai, KPK Tahan Penyidiknya dan Seorang Pengacara

Nasional
Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Penyidik KPK Jadi Tersangka Terkait Penanganan Perkara Wali Kota Tanjungbalai

Nasional
Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Sejumlah Upaya Pemerintah dalam Mencari Kapal Selam KRI Nanggala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X