Berawal dari Tampil di Sebuah Acara Televisi, Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Partai Demokrat menghormati proses hukum yang berlaku. Namun, Partai Demokrat juga menilai penetapan tersangka Mulyadi tersebut tendensius dan politis.

"Ini Pilkada. Sebuah kontestasi politik, yang jika tak cermat dan tepat menilai situasi dan mengambil langkah penanganan hukumnya akan sangat dimungkinkan dan beralasan dinilai politis," kata Kamhar dalam keterangannya kepada Kompas.com, Minggu (6/12/2020).

Bahkan, Kamhar menduga ada "permainan" pesaing dalam Pilgub Sumbar terkait kasus tersebut.

Baca juga: Meski Ditetapkan Tersangka, Cagub Sumbar Mulyadi Tetap Bisa Ikut Pilkada

Menurutnya, kasus itu adalah penegasan keunggulan Mulyadi dan pasangannya Ali Mukhni seperti yang terlihat dari hasil survei sehingga diduga membuat lawannya melakukan berbagai cara.

"Masyarakat pasti tahu bahwa ini tendensius dan dimotori oleh kompetitor. Apalagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Sumatera Barat telah memutuskan dalam rapat pleno bahwa ini tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye menggunakan media elektronik," ucap dia.

Murni Tindak Pidana

Di sisi lain, berdasarkan keterangan Polri, kasus yang menjerat Mulyadi itu merupakan murni tindak pidana pemilu.

"Sementara Pak M, atas dugaan tindak pidana pemilihan, bukan tindak pidana biasa," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangannya, Sabtu (5/12/2020).

Hal itu yang membuat Mulyadi tetap diproses hukum meski sebelumnya Kapolri Jenderal (Pol) Idham Azis mengeluarkan perintah untuk menunda semua proses hukum, baik penyelidikan dan penyidikan, terhadap peserta Pilkada Serentak 2020.

Baca juga: Cagub Sumbar Mulyadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu, Proses Hukum Tak Ditunda

Argo menjelaskan, perintah yang tertuang dalam surat telegram bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020 tersebut hanya berlaku untuk kasus dugaan tindak pidana murni.

Proses hukum tetap berjalan bagi peserta Pilkada 2020 yang terjerat kasus dugaan tindak pidana pemilihan, tertangkap tangan melakukan tindak pidana yang mengancam keamanan negara, serta tindak pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.

Pendampingan Hukum

Setelah tersandung kasus tersebut, Partai Demokrat tidak meninggalkan Mulyadi yang disebut sebagai salah satu kader terbaik Demokrat dari Sumbar.

Kamhar mengatakan, pihaknya akan memberikan pendampingan hukum terhadap Mulyadi.

Kamhar sekaligus memastikan bahwa Mulyadi akan menghadiri panggilan penyidik pada Senin (7/12/2020). Kamhar dijadwalkan diperiksa di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan.