Kompas.com - 07/12/2020, 07:43 WIB
Edhy Prabowo (kiri) dan Juliari P Batubara (kanan), dua menteri tersangka korupsi. Kompas.comEdhy Prabowo (kiri) dan Juliari P Batubara (kanan), dua menteri tersangka korupsi.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi seolah bangun dari tidurnya. 

Setelah "libur" melakukan operasi tangkap tangan (OTT) selama lebih dari empat bulan sejak Juli 2020, KPK kembali menggelar OTT pada 25 November 2020.

Tak tanggung-tanggung, KPK menggelar empat OTT dalam kurun waktu Rabu (25/11/2020) sampai dengan Sabtu (5/12/2020).

Ini menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada Rabu (9/12/2020).

Pihak-pihak yang ditangkap pun terbilang kelas kakap, yakni dua orang menteri dan dua orang kepala daerah.

Baca juga: Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Segel Lima Lokasi

Berikut pejabat yang ditangkap KPK dalam 10 hari terakhir:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020) setibanya ia dari kunjungan kerja di Honolulu, Amerika Serikat.

KPK pun menetapkan Edhy sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin ekspor bibit lobster.

Edhy diduga menerima uang hasil suap tersebut sebesar Rp 3,4 miliar melalui PT Aero Citra Kargo dan 100.000 dollar AS dari Direktur PT Dua Putra perkasa (PT DPP) Suharjito.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka  di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. 
 ANTARA FOTO/ Reno Esnir/nz *** Local Caption ***   ANTARA FOTO/RENO ESNIR Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) bersiap menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Kamis (26/11/2020). KPK sebelumnya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. ANTARA FOTO/ Reno Esnir/nz *** Local Caption ***

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Baca juga: Penjelasan Danny Pomanto soal Rekaman Suara Tuding JK di Balik Penangkapan Edhy Prabowo

Uang tersebut salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

2. Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Anggota Komisi III Minta KPK Tak Pecat 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK

Nasional
Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah Jatuh pada 13 Mei

Nasional
Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Selasa 11 Mei 2021, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1442 H

Nasional
Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Ruang Konferensi Pers KPK yang Kini Ada Foto Presiden dan Wapres...

Nasional
Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Sekjen Kemensos Mengaku Diberi Sepeda Brompton, Bantah Terima Fee Bansos Covid-19

Nasional
Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Operasi Ketupat 2021, Polri Turunkan 155.000 Personel Gabungan

Nasional
Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Kemenkes: 49 Warga Negara India yang Masuk Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Saat Menteri Tjahjo Heran Nasib 75 Pegawai KPK Diserahkan ke Kemenpan RB dan BKN

Nasional
Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Kunjungan Kerja ke Jatim, Jokowi Tinjau Industri Perikanan hingga Pengelolaan Sampah

Nasional
Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesimistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Antisipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes adalah Kunci

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X