Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Kompas.com - 25/11/2020, 21:02 WIB
Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin Mario/ManWakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menyerahkan masukan terkait Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelibatan TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dalam konferensi pers bersama Menkumham Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/11/2020), mengatakan, salah satunya masukannya adalah perlu dibentuk badan pengawas yang berada di bawah pengawasan DPR RI.

Ia mengatakan, usulan tersebut sebagai bentuk pengawasan dan menjalankan amanat UU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

"Komisi I DPR telah memberikan pandangan-pandangan yang menarik, ada tiga hal yang disampaikan, salah satunya dibentuk badan pengawas yang institusinya di bawah naungan DPR untuk melakukan proses pengawasan UU Nomor 15 Tahun 2018," ujarnya, dikutip dari Antara.

Baca juga: Pentingnya Menempatkan Supremasi Sipil dan HAM dalam Perpres TNI Atasi Terorisme

Sementara itu, Menkumham Yasonna mengatakan, amanat UU Nomor 15 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pelibatan TNI dalam pemberantasan aksi terorisme diatur lebih lanjut dalam Perpres.

Namun, kata Yasonna, sebelum Perpres tersebut dibuat, pemerintah perlu meminta pertimbangan dari DPR RI.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Ini satu-satunya Perpres yang perlu mendapatkan pertimbangan DPR karena pentingnya substansi di dalamnya. Kami sudah memasukkan draf Perpres ke DPR beberapa bulan lalu dan kami secara resmi telah berkonsultasi dengan Pimpinan DPR untuk meminta pendapat dan kemudian dihadiri Pimpinan Komisi I dan Komisi III DPR," kata Yasonna.

Yasonna mengatakan, setelah pemerintah mendapatkan masukan dari Komisi I dan Komisi III DPR, meka pemerintah akan membahasnya secara internal.

Baca juga: Fungsi Penangkalan Perpres TNI Atasi Terorisme Disebut Tak Ada di UU

Tak hanya itu, ia akan menyampaikan kepada Presiden dan mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait masukan yang sudah diberikan DPR.

"Kami akan sampaikan kepada Menkopolhukam dan beliau akan mengadakan rapat untuk membahas masukan dari Komisi I dan Komisi III DPR," ujarnya.

Lebih Lanjut, Yasonna mengatakan, pemerintah meminta masukan Komisi I dan Komisi III karena Perpres tersebut berkaitan dengan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme akan menyangkut bidang kepolisian dan hukum.

Adapun pimpinan Komisi I yang hadir dalam konferensi pers tersebut adalah Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono dan Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dan anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Ada Usulan Lockdown Kantor Pemerintahan, Menpan RB: Pemerintah Belum Ambil Keputusan

Nasional
Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Epidemiolog: Penerapan PPKM Mikro Tidak Efek Saat Kasus Covid-19 Sudah Meluas

Nasional
Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Kasus Covid-19 di DPR Meningkat, Dasco Ungkap Kemungkinan Pembatasan Kegiatan Mulai Pekan Depan

Nasional
Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Dua Siswa Madrasah Raih Medali Emas Olimpiade Matematika Internasional

Nasional
Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Menpan-RB Akui Ada Usulan untuk Lockdown Kantor Pemerintahan

Nasional
MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

MK Minta DPR Jelaskan Bagaimana Persiapkan DIM UU Cipta Kerja dalam Waktu Singkat

Nasional
Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Hakim MK Minta Pemerintah Klarifikasi soal Perbedaan Halaman Naskah RUU Cipta Kerja

Nasional
Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Ridwan Kamil: Vaksinasi Berhasil Berkat Bantuan TNI-Polri

Nasional
Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

Nasional
Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Pimpinan DPR Nilai Uji Klinis Vaksin Nusantara Lebih Baik Dilanjutkan

Nasional
Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Bacakan Duplik, Rizieq Shihab Singgung Kerumunan Promo BTS Meal

Nasional
Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Anies: Seluruh Kebijakan Jakarta Bertujuan Dapatkan Kepercayaan Rakyat dalam Tangani Covid-19

Nasional
20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

20 Tahun Otsus Papua, Mendagri: APBD Besar, tapi Tak Berdampak Signifikan untuk Masyarakat Asli

Nasional
Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Gubernur Sulut Sebut Ketersediaan Vaksin Covid-19 di Wilayahnya Masih Terbatas

Nasional
Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Saat Ini Pulau Jawa Didominasi Zona Merah dan Oranye

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X