Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menjadi salah satu dari 10 organisasi masyarakat yang memenuhi undangan pertemuan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/11/2020).

Sekjen KPA Dewi Kartika mengatakan, pihaknya memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut karena isu reforma agraria sangat krusial menyusul disahkannya omnibus law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Jadi karena ancaman makin besar dengan ditetapkan RUU Cipta Kerja, maka yang penting bagi kami bagaimana memastikan wilayah itu tidak mengalami ancaman besar untuk digusur," ujar Dewi dalam konferensi virtual, Selasa (24/11/2020).

Dewi menyatakan, KPA mengambil langkah berbeda dengan organisasi lain yang memutuskan untuk tak memenuhi undangan Istana. Menurutnya, terdapat hal yang perlu dikritisi dari Jokowi atas pelaksanaan reforma agraria.

"KPA ambil langkah beda dan memenuhi undangan karena kami ingin luruskan dan kritisi langsung terkait realisasi reforma agraria Jokowi," terang Dewi.

Baca juga: Tujuan Reforma Agraria Dalam UU Cipta Kerja Dinilai hanya Ilusi

Akan tetapi, dari hasil pertemuan tersebut, Dewi menyebut, respons Jokowi tak sesuai harapan.

Sedianya, topik pembahasan dalam agenda pertemuan itu seputar isu reforma agraria. Namun, respons Jokowi justru lebih berkutat di luar konteks percakapan.

"Jadi respons Presiden itu di luar harapan kita. Di luar konteks reforma agraria, bahwa Presiden akan perintahkan menterinya untuk bahas kemacetan di Perhutani, tanah," kata Dewi.

Ia menyebut, Presiden pada dasarnya masih mendukung UU Cipta Kerja. Padahal, aturan ini mendapat pertentangan keras dari masyarakat luas.

"Jadi itu, sikapnya masih endorse terhadap UU Cipta Kerja," kata Dewi.

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat yang bergerak di isu lingkungan dan agraria menolak menghadiri undangan Istana Kepresidenan.

Organisasi yang menolak, misalnya, Walhi hingga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Undangan yang dikirim Istana via Whatsapp itu dianggap tidak mempunyai agenda yang jelas.