Penurunan Baliho Oleh TNI, Dipertanyakan Urgensinya hingga Permintaan agar Tak Agresif

Kompas.com - 21/11/2020, 08:03 WIB
Prajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPrajurit TNI menertibkan spanduk tidak berizin saat patroli keamanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020). Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman, memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua hari belakangan, publik dihebohkan dengan beredarnya sejumlah video yang memperlihatkan sekelompok pria berbaju loreng tengah menurunkan baliho bergambar Rizieq Shihab.

Dugaan masyarakat pun datang bahwa yang menurunkannya adalah TNI.

Benar saja, pada Jumat (20/11/2020), Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui bahwa ia memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Ia menjelaskan alasan mengapa jajarannya ikut turun tangan mencopot spanduk dan baliho tersebut, karena persoalan pemasangan baliho yang tanpa izin.

Dudung mengatakan, awalnya, sejumlah petugas Satpol PP sudah menurunkan baliho yang dipasang tanpa izin itu. Namun, pihak FPI justru kembali memasang baliho itu. Maka, TNI pun turun tangan.

Baca juga: Ketika Pangdam Jaya Perintahkan Turunkan Spanduk: Respons FPI dan Pembelaan Satpol PP

"Ini negara hukum, harus taat kepada hukum, kalau pasang baliho itu udah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar, enggak ada itu," kata Dudung menjawab pertanyaan wartawan usai apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Namun, aksi turun tangan TNI itu ternyata malah menjadi bahan pertanyaan sejumlah pihak. Seperti apa?

TNI diingatkan tak terlibat penegakan hukum dan kamtibmas

Tindakan TNI mencopot baliho dan spanduk tersebut berujung pada sejumlah pertanyaan dan penilaian publik.

Penilaian pertama datang dari Pengamat Militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis (LESPERSSI) Beni Sukadis.

Ia mengingatkan TNI untuk tidak terlibat dalam urusan penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Sebaiknya TNI tidak terlibat dalam hal penegakan hukum dan kamtibmas," ujar Beni kepada Kompas.com, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: FPI Curiga TNI Copot Spanduk Rizieq atas Perintah Presiden Jokowi

Lanjutnya, TNI semestinya fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai alat pertahanan negara dengan menjaga kedaulatan nasional.

Menurut dia, tidak ada alasan yang sangat krusial hingga TNI terjun dan turut terlibat dalam urusan pencopotan spanduk dan baliho Rizieq Shihab.

TNI urus pertahanan negara, Baliho urusan Satpol PP

Tak habis di situ, berikutnya ada penilaian dari Anggota Komisi I Fraksi PPP Syaifullah Tamliha.

Ia mengingatkan Pangdam Jaya untuk melaksanakan tugasnya sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yakni menjaga pertahanan negara.

Menurut dia, pencopotan baliho tersebut mestinya menjadi kewenangan Satpol PP. Sementara, terkait keamanan negara menjadi tugas Polri.

"Saya hanya berharap Pangdam Jaya kembali kepada kewenangannya urusan pertahanan, jika ada kelompok tertentu yang ingin bertindak sebagai separatisme atau ingin memisahkan diri dari NKRI," kata Tamliha saat dihubungi, Jumat (20/11/2020).

Baca juga: Urgensinya Apa Sih TNI Terlibat Urusan Penurunan Spanduk?

"Sedangkan urusan keamanan agar diserahkan kepada institusi Polri, sedangkan urusan baliho serahkan kepada Satpol PP," sambungnya.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Pemerintah Diminta Antisipasi Aktivitas Berlibur ke Luar Kota pada Akhir Tahun

Nasional
Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Pilkada Kurang 2 Minggu, Segera Cek Kepesertaan DPT Lewat Cara Berikut

Nasional
Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Wapres Minta Perhumas Sukseskan Program Vaksinasi Nasional

Nasional
Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Kasus Suap Wali Kota Cimahi, Tiga Pejabat Pemkot Cimahi Dipanggil KPK

Nasional
Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Ketua MPR Minta Pemerintah Lakukan Strategi Baru Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

UPDATE 4 Desember: Total 2.085 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 4 di Korea Selatan dan Qatar

Nasional
Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Kasus Edhy Prabowo, KPK Panggil Staf Khusus Menteri KP Sebagai Saksi

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Bareskrim Polri Tangkap Seorang Pelantun Ajakan Jihad dalam Azan di Sukabumi

Nasional
Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Soal Massa yang Geruduk Rumah Ibu Mahfud, Eks Kepala BIN: Jangan Sekali-kali Demo di Depan Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X