KILAS

Program Bansos Diperpanjang, Mensos Minta Data Penerima Divalidasi Ulang

Kompas.com - 20/11/2020, 19:51 WIB
Penyaluran BST di Kabupaten Pemalang, Jumat (20/11/2020). DOK. Febri - Renjana Pictures Penyaluran BST di Kabupaten Pemalang, Jumat (20/11/2020).

KOMPAS.com - Kementerian Sosial ( Kemensos) memperpanjang program Bantuan Sosial (Bansos) Tunai (BST) hingga 2021, dengan anggaran sebesar Rp 12 triliun.

Perpanjangan tersebut berlaku pula pada program Bansos Pangan dan Sembako, yang disiapkan untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat ( KPM), dengan anggaran sebesar Rp 45,12 triliun.

Keputusan tersebut merupakan bentuk kehadiran Kemensos di tengah-tengah masyarakat, dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup selama masa pandemi Covid-19.

Perpanjangan itu juga memberi kesempatan kepada keluarga yang belum menerima bansos, serta menjaga pemulihan ekonomi nasional pada 10 juta KPM di 34 provinsi.

Untuk menunjang hal tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara pun meminta penerima BST melakukan validasi ulang.

Baca juga: Ini Cara Kemensos untuk Lakukan Perbaikan Data Bansos Tahun 2021

“Agar penerimanya tidak itu-itu saja. Masih banyak yang membutuhkan. Saya sebagai Mensos senantiasa berjuang dan berusaha agar para penerima bantuan pada masa pandemi tidak bertambah susah karena terdampak Covid-19,” kata Juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Juliari, saat menghadiri penyaluran bansos di Kantor Pos Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (20/11/2020).

Mensos Juliari P. Batubara saat menyalurkan bansos, Jumat (20/11/2020). DOK. Febri - Renjana Pictures Mensos Juliari P. Batubara saat menyalurkan bansos, Jumat (20/11/2020).

Pada kesempatan tersebut, Juliari turut memberi BST dan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) Kartu Sembako kepada perwakilan 40 KPM, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Di Kecamatan Taman sendiri, pihak yang mendapat BPNT Kartu Sembako mencapai 21.124 KPM, dan tersebar di 10 desa. Total BPNT yang diberi sebesar Rp 4,2 miliar, sehingga masing-masing KPM mendapat Rp 200.000 per bulan.

Baca juga: Kemensos Salurkan 3.490 Bansos untuk Istri Anggota TNI yang Ditinggal Bertugas

Sementara itu, penerima BST berjumlah 4.065 KPM, dan tersebar di 21 desa. BST yang diberi senilai Rp 1,2 miliar sehingga masing-masing KPM mendapat Rp 300.000 per bulan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Di World Economic Forum, Jokowi Banggakan UU Cipta Kerja

Nasional
Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nadiem: Aktivitas Sekolah saat Pandemi Beda dengan Kondisi Normal

Nasional
Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Tren Kampanye Tatap Muka Meningkat, Bawaslu Minta Protokol Kesehatan Dipatuhi

Nasional
Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Soal Sekolah Dibuka Kembali, Nadiem: Kuncinya di Orangtua

Nasional
DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

DPR Didesak Ambil Sikap Atas Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

Nasional
Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Menag: Dari Perspektif Agama, Kemajemukan Adalah Rahmat

Nasional
Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Bertemu Menkumham, DPR Serahkan Masukan untuk Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Sambil Terisak, Jaksa Pinangki Minta Maaf ke Anita Kolopaking

Nasional
Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X