KILAS

Tutupi Kekurangan Anggaran BLT Dana Desa, Kemendes PDTT Berkolaborasi dengan Kemensos

Kompas.com - 06/11/2020, 07:47 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa  di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).
DOK. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, beberapa desa Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai ( BLT).

Untuk itu, kekurangan anggaran tersebut diambil alih Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.

"Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak ter-cover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujarnya pria yang akrab disapa Gus Menteri tersebut.

Dia mengatakan itu saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

Gus Menteri menjelaskan, kehadiran mereka untuk memastikan warga terdampak ekonomi akibat Covid-19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

"Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah.

Dia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.

"Hampir setiap hari saya ditelpon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, di mana saja saya ingin tahu,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut, lanjut Gus Menteri, menunjukkan komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal agar menterinya bekerja dengan baik.

Baca juga: BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan

Penerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini juga menyebut, tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X