Kompas.com - 06/11/2020, 07:47 WIB
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa  di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).
DOK. Humas Kemendes PDTTMendes PDTT Abdul Halim Iskandar bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, beberapa desa Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk itu, kekurangan anggaran tersebut diambil alih Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.

"Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak ter-cover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada," ujarnya pria yang akrab disapa Gus Menteri tersebut.

Dia mengatakan itu saat meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan BLT Dana Desa bersama Menteri Sosial Juliari P Batubara di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

Gus Menteri menjelaskan, kehadiran mereka untuk memastikan warga terdampak ekonomi akibat Covid-19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.

Baca juga: Terus Berinovasi, Kemendes PDTT Raih Penghargaan dari IPB

"Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian Kabinet Indonesia Maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah.

Dia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.

"Hampir setiap hari saya ditelpon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, di mana saja saya ingin tahu,” katanya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Hal tersebut, lanjut Gus Menteri, menunjukkan komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal agar menterinya bekerja dengan baik.

Baca juga: BLT Dana Desa Dinilai Ampuh Menurunkan Angka Kemiskinan

Penerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini juga menyebut, tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

"Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain," tegasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X