KILAS

Antisipasi Peningkatan Jumlah Warga Miskin, Kemensos Susun Program Terencana

Kompas.com - 12/11/2020, 10:41 WIB
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sekjen Kemensos Hartono Laras dengan Sekretariat Utama (Sestama) BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2020).
DOK. Humas KemensosPenandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sekjen Kemensos Hartono Laras dengan Sekretariat Utama (Sestama) BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

KOMPAS.com – Kementerian Sosial ( Kemensos) meyakini jumlah data warga miskin akan lebih banyak sekitar 60 persen sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin.

Oleh karena itu, Kemensos mengantisipasi peningkatan data warga miskin dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.

Sebelumnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) merekam 40 persen data penduduk dengan tingkat penghasilan terendah.

Untuk penerapan program, Kemensos menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik ( BPS) guna keperluan pemutakhiran data penduduk miskin. Ini sekaligus memastikan proses pemutakhiran data selesai pada Juli 2021.

Baca juga: Kasus Tiga Bocah Ditelantarkan di Kolong Jembatan, Kemensos Cari Wali Sebelum Lapor Polisi

"Jadi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras.

Upaya tersebut, lanjut Hartono, dilakukan guna mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menandatangani PKS dengan Sekretariat Utama (Sestama) BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

"Hari ini, telah ditandatangani PKS kedua lembaga. Kami siapkan lebih dari 100.000 petugas yang akan bekerja memutakhirkan data. Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul," ujar Hartono.

Baca juga: Hari Pahlawan, Kemensos Beri Bantuan ke Keluarga Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan

Sebagai informasi, penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Kemensos dan BPS pada 2018, khususnya dalam pemutakhiran DTKS yang akan dilaksanakan pada 2021 dan ditargetkan selesai pada Ramadhan Juli 2021.

Target pemutakhiran sebanyak 41.697.344

Sementara itu, pemutakhiran data Kemensos sendiri akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 provinsi, dan 514 Kabupaten atau Kota.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

UPDATE: Tambah 6.440 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.176.356

Nasional
Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Pekerja Seni Ingin Dipercaya Pemerintah

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

UPDATE: Bertambah 7.264, Kasus Covid-19 Indonesia Mencapai 1.361.098

Nasional
Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Ketua Komisi II: Rencana Revisi UU Pemilu Bagian Penyempurnaan Sistem Politik dan Demokrasi

Nasional
Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Pernyataan Jokowi tentang Benci Produk Asing Dinilai Bisa Jadi Blunder

Nasional
KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

KPU Sebut Sudah Klarifikasi Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Terpilih ke Disdukcapil

Nasional
Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Jokowi: Perguruan Tinggi Harus Fungsikan Diri sebagai Menara Air

Nasional
KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

KY Kunjungi KPK Bahas Kerja Sama dan Dukungan Perekrutan Hakim

Nasional
Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap Pajak

Nasional
Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Airlangga Bertemu Surya Paloh di Kepulauan Seribu, Golkar: Silaturahmi Politik

Nasional
Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Polri Sudah Terima 133.000 Dosis Vaksin Covid-19, Didistribusikan ke Sejumlah Polda

Nasional
Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Wapres Minta Reformasi Birokrasi Rampung Sebelum Akhir Juni 2021

Nasional
KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

KPK Minta Masyarakat Tak Terpengaruh Opini Terkait Penangkapan Nurdin Abdullah

Nasional
POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

POM TNI Dalami Kasus Mobil Berpelat Dinas Tentara Palsu di Bandung

Nasional
Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Marzuki Alie Laporkan AHY ke Bareskrim Polri atas Tuduhan Pencemaran Nama Baik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X