KILAS

Antisipasi Peningkatan Jumlah Warga Miskin, Kemensos Susun Program Terencana

Kompas.com - 12/11/2020, 10:41 WIB
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sekjen Kemensos Hartono Laras dengan Sekretariat Utama (Sestama) BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2020).
DOK. Humas KemensosPenandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sekjen Kemensos Hartono Laras dengan Sekretariat Utama (Sestama) BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

KOMPAS.com – Kementerian Sosial ( Kemensos) meyakini jumlah data warga miskin akan lebih banyak sekitar 60 persen sejalan dengan dampak pandemi yang meningkatkan jumlah orang miskin.

Oleh karena itu, Kemensos mengantisipasi peningkatan data warga miskin dengan menyusun program yang terencana, terarah dan sistematis.

Sebelumnya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) merekam 40 persen data penduduk dengan tingkat penghasilan terendah.

Untuk penerapan program, Kemensos menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik ( BPS) guna keperluan pemutakhiran data penduduk miskin. Ini sekaligus memastikan proses pemutakhiran data selesai pada Juli 2021.

Baca juga: Kasus Tiga Bocah Ditelantarkan di Kolong Jembatan, Kemensos Cari Wali Sebelum Lapor Polisi

"Jadi dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini tujuannya untuk mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras.

Upaya tersebut, lanjut Hartono, dilakukan guna mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pernyataan itu ia sampaikan usai menandatangani PKS dengan Sekretariat Utama (Sestama) BPS Margo Yuwono di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (11/11/2020).

"Hari ini, telah ditandatangani PKS kedua lembaga. Kami siapkan lebih dari 100.000 petugas yang akan bekerja memutakhirkan data. Dan ini perlu bimbingan dari BPS untuk pemutakhiran data judul," ujar Hartono.

Baca juga: Hari Pahlawan, Kemensos Beri Bantuan ke Keluarga Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan

Sebagai informasi, penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) Kemensos dan BPS pada 2018, khususnya dalam pemutakhiran DTKS yang akan dilaksanakan pada 2021 dan ditargetkan selesai pada Ramadhan Juli 2021.

Target pemutakhiran sebanyak 41.697.344

Sementara itu, pemutakhiran data Kemensos sendiri akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 provinsi, dan 514 Kabupaten atau Kota.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X