Kompas.com - 19/11/2020, 09:35 WIB
Warga melintas di depan mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020. KRISTIANTO PURNOMOWarga melintas di depan mural bertemakan Covid-19 di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Jumat (28/8/2020). Berdasarkan data pemerintah hingga pukul 12.00 WIB, Kamis (27/8/2020), diketahui total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 162.884 orang sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan daerah diminta berkomitmen penuh menekan angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air yang hingga hari ini masih terus mengalami peningkatan.

Bahkan, pada Rabu (18/11/2020), Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa kasus Covid-19 naik 17,8 persen pada pekan ini.

"Meminta komitmen pemerintah baik di pusat maupun daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk terus berupaya menekan angka kasus positif Covid-19," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan pers, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Menkes: Kita Konsultasi dengan WHO soal Vaksin Covid-19 yang Rasional Dibeli

Bambang terutama menyorot di daerah-daerah berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah kasus positif. Dia meminta pemerintah memperkuat upaya pengetesan, pelacakan, dan perawatan.

Lima daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 tertinggi selama sepekan ini, yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung.

"Memasifkan dan mengoptimalkan 3T (tracing, testing, and treatment), serta berupaya meningkatkan kesembuhan pasien Covid-19 secara nasional," ujarnya.

Selain itu, Bambang mendorong pemerintah memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien Covid-19.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan penambahan fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: UPDATE: 478.720 Kasus Covid-19 dan Perlambatan Kesembuhan Pasien

Di lain sisi, pemerintah dinilai harus lebih tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Bambang mengatakan, peraturan harus ditegakkan agar masyarakat patuh demi memutus mata rantai penularan virus corona.

"Meminta pemerintah untuk menindak tegas masyarakat yang sebelumnya sudah diingatkan namun masih menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dan tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, sebagai upaya pemerintah mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap aturan terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Bambang.

Baca juga: Mendagri: Jumlah Daerah yang Selenggarakan Pilkada Berstatus Zona Merah Turun

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Cerita Hamka Jadi Imam Shalat Jenazah Bung Karno yang Pernah Memenjarakannya...

Nasional
KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X