Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pusat-Daerah Diminta Serius Tekan Angka Covid-19

Kompas.com - 19/11/2020, 09:35 WIB
Tsarina Maharani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat dan daerah diminta berkomitmen penuh menekan angka kasus positif Covid-19 di Tanah Air yang hingga hari ini masih terus mengalami peningkatan.

Bahkan, pada Rabu (18/11/2020), Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan bahwa kasus Covid-19 naik 17,8 persen pada pekan ini.

"Meminta komitmen pemerintah baik di pusat maupun daerah dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 untuk terus berupaya menekan angka kasus positif Covid-19," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangan pers, Kamis (19/11/2020).

Baca juga: Menkes: Kita Konsultasi dengan WHO soal Vaksin Covid-19 yang Rasional Dibeli

Bambang terutama menyorot di daerah-daerah berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah kasus positif. Dia meminta pemerintah memperkuat upaya pengetesan, pelacakan, dan perawatan.

Lima daerah yang mengalami kenaikan kasus Covid-19 tertinggi selama sepekan ini, yaitu Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung.

"Memasifkan dan mengoptimalkan 3T (tracing, testing, and treatment), serta berupaya meningkatkan kesembuhan pasien Covid-19 secara nasional," ujarnya.

Selain itu, Bambang mendorong pemerintah memastikan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien Covid-19.

Menurut dia, pemerintah perlu melakukan penambahan fasilitas untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: UPDATE: 478.720 Kasus Covid-19 dan Perlambatan Kesembuhan Pasien

Di lain sisi, pemerintah dinilai harus lebih tegas terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Bambang mengatakan, peraturan harus ditegakkan agar masyarakat patuh demi memutus mata rantai penularan virus corona.

"Meminta pemerintah untuk menindak tegas masyarakat yang sebelumnya sudah diingatkan namun masih menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa dan tidak menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, sebagai upaya pemerintah mendisiplinkan masyarakat untuk patuh terhadap aturan terkait protokol kesehatan pencegahan Covid-19, sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Bambang.

Baca juga: Mendagri: Jumlah Daerah yang Selenggarakan Pilkada Berstatus Zona Merah Turun

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com