Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Kita Konsultasi dengan WHO soal Vaksin Covid-19 yang Rasional Dibeli

Kompas.com - 19/11/2020, 08:34 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, pihaknya terus berkonsultasi dengan badan kesehatan dunia (WHO) terkait pengadaan vaksin Covid-19.

Salah satu hal yang dikonsultasikan yakni vaksin apa yang paling rasional untuk dibeli oleh Indonesia.

"Kita terus berkonsultasi dengan WHO apa vaksin yang paling rasional untuk dibeli," ujar Terawan dikutip dari siaran pers di laman resmi Kemenkes, Kamis (19/11/2020).

“Kami juga berkoordinasi dengan segala elemen, baik dengan wakil rakyat, dengan pemerintah daerah, " lanjutnya.

Baca juga: Studi: Vaksin Covid-19 Sinovac Picu Respons Imun yang Cepat, tapi...

Untuk mendukung persiapan vaksinasi, Kemenkes sudah melakukan distribusi logistik yang dibutuhkan seperti ADS, safety box, dan alcohol swab.

Tak hanya itu, Kemenkes juga telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh provinsi sekaligus pelatihan vaksinator, penyediaan cold chain, logistik pendukung lainnya.

Kemudian, persiapan pelaksanaan vaksinasi 2020-2022 serta upaya pelibatan stakeholder terkait seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk penguatan vaksinasi serta TNI dan Polri untuk memudahkan sistem pengawasan dan pengamanan pelaksanaan pelayanan vaksinasi Covid-19.

Pada Rabu (18/11/2020), Kemenkes menggelar simulasi penyuntikan vaksin Covid-19 di Puskesmas Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Simulasi pelaksanaan vaksin di Puskesmas Tanah Sereal menyasar sebanyak 60 sampai 70 peserta di wilayah terkait dengan rentang usia 18-59 tahun tanpa komorbid.

Para peserta juga harus dipastikan dalam keadaan sehat, tidak demam, batuk atau sakit tenggorokan ketika datang dan bagi wanita tidak sedang hamil ataupun menyusui.

Terawan mengatakan, simulasi vaksinasi dilakukan secara terbuka agar masyarakat memahami bagaimana alur vaksin, bagaimana proses penyuntikan vaksin sehingga masyarakat akan terpapar lebih jelas, dan pemerintah daerah dapat melakukan vaksinasi dengan standard yang sesuai.

"Vaksinasi ini menjadi sorotan dunia, apa yang kita lakukan adalah faktanya seperti itu . Kita menyiapkan diri, dan terus menerus berlatih sehingga saat nanti vaksin itu ada, kita tinggal melaksanakan supaya tidak gagap” tambah Menkes

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Untuk itu sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti.

“Kaidah-kaidah ilmiah ini sudah saya sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan dan keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” kata Jokowi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com