Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Sebut Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Bukan Provokasi, tetapi Kenyataan

Kompas.com - 13/11/2020, 17:41 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengungkapkan video kompilasi dugaan kekerasan aparat kepolisian saat aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja bukanlah sebuah provokasi.

Fatia menanggapi pernyataan Polri yang menilai video tersebut tendensius dan mendiskreditkan institusi kepolisian.

“Video tersebut juga sudah diverifikasi kepada jaringan-jaringan daerah dan hal tersebut bukan sebagai sebuah provokasi, tetapi memang sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan,” ujar Fatia ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Kontras Catat 20 Aduan Tindak Kekerasan Aparat Saat Demo Selasa Lalu

Menurutnya, video itu dibuat karena banyaknya pengaduan yang diterima Kontras terkait dugaan kekerasan aparat selama aksi.

Adapun dalam video yang diunggah di akun Twitter Kontras disebutkan, gambar dalam video adalah rekaman saat aksi menolak UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Video itu, kata Fatia, diunggah untuk membeberkan kepada publik soal kekerasan yang diduga dilakukan polisi saat aksi.

“Untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kepolisian hari ini tidak memiliki mekanisme evaluasi yang mumpuni sehingga bentuk-bentuk kekerasan tersebut terus dilegitimisasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Alasan lainnya adalah untuk menggalang solidaritas masyarakat agar menandatangani petisi menyangkut reformasi institusi Polri.

Di unggahan yang sama dengan video tersebut, Kontras juga menyertakan tautan petisi untuk evaluasi polisi yang mereka buat.

Petisi itu diberi judul “Evaluasi Kapolri Idham Azis & Stop Kekerasan Kepolisian”.

“Agar pihak kepolisian bisa melakukan sebuah reformasi institusi di mana evaluasi dan juga penindakan terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan di lapangan yang jelas-jelas berseragam,” tutur dia.

Kontras pun bersedia memberikan data-data dugaan kekerasan tersebut bila diinginkan polisi.

Baca juga: Korban Kekerasan Aparat dalam Aksi Reformasi Dikorupsi Mengadu ke Ombudsman

Fatia mengatakan, pihaknya juga siap beradu fakta terkait tindakan kekerasan yang diduga dilakukan aparat selama demo tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya akan melaporkan dugaan kekerasan tersebut. Namun, pelaporan itu masih didiskusikan lebih lanjut.

Sebelumnya, menanggapi video yang diunggah Kontras, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menilai, video tersebut mendiskreditkan institusi kepolisian.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com