Kontras Sebut Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Bukan Provokasi, tetapi Kenyataan

Fatia menanggapi pernyataan Polri yang menilai video tersebut tendensius dan mendiskreditkan institusi kepolisian.

“Video tersebut juga sudah diverifikasi kepada jaringan-jaringan daerah dan hal tersebut bukan sebagai sebuah provokasi, tetapi memang sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan,” ujar Fatia ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Menurutnya, video itu dibuat karena banyaknya pengaduan yang diterima Kontras terkait dugaan kekerasan aparat selama aksi.

Adapun dalam video yang diunggah di akun Twitter Kontras disebutkan, gambar dalam video adalah rekaman saat aksi menolak UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Video itu, kata Fatia, diunggah untuk membeberkan kepada publik soal kekerasan yang diduga dilakukan polisi saat aksi.

“Untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kepolisian hari ini tidak memiliki mekanisme evaluasi yang mumpuni sehingga bentuk-bentuk kekerasan tersebut terus dilegitimisasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Alasan lainnya adalah untuk menggalang solidaritas masyarakat agar menandatangani petisi menyangkut reformasi institusi Polri.

Di unggahan yang sama dengan video tersebut, Kontras juga menyertakan tautan petisi untuk evaluasi polisi yang mereka buat.

Petisi itu diberi judul “Evaluasi Kapolri Idham Azis & Stop Kekerasan Kepolisian”.

“Agar pihak kepolisian bisa melakukan sebuah reformasi institusi di mana evaluasi dan juga penindakan terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan di lapangan yang jelas-jelas berseragam,” tutur dia.

Kontras pun bersedia memberikan data-data dugaan kekerasan tersebut bila diinginkan polisi.

Fatia mengatakan, pihaknya juga siap beradu fakta terkait tindakan kekerasan yang diduga dilakukan aparat selama demo tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya akan melaporkan dugaan kekerasan tersebut. Namun, pelaporan itu masih didiskusikan lebih lanjut.

Sebelumnya, menanggapi video yang diunggah Kontras, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menilai, video tersebut mendiskreditkan institusi kepolisian.

"Mohon maaf kalau video itu memang ada oknum yang sangat tendensius sekali terkait dengan Polri, apa maksudnya, kami tidak tahu," kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2020).

"Tapi yang jelas dia memotong-motong kegiatan demo yang ujung-ujungnya mendiskreditkan Polri, karena di situ adalah tindakan represif yang dilakukan Polri saat pelaksanaan demo," ujar dia.

Awi menuturkan, kronologi kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang ditampilkan pada video.

Ia mengklaim, ada proses yang terjadi hingga polisi melakukan tindakan represif seperti memiting dan menarik pedemo.

Di sisi lain, video itu pun akan dijadikan bahan evaluasi oleh Polri terkait pengamanan aksi demonstrasi.

Menurut Awi, Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri) akan selalu mengawasi anggota. Apabila terjadi pelanggaran oleh anggota, polisi akan mengedepankan asas praduga tak bersalah.