Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Unggah Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Atasi Demonstrasi, Polri Sebut Tendensius

Kompas.com - 13/11/2020, 09:30 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI (Polri) menanggapi video kompilasi dugaan kekerasan anggota kepolisian saat aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang diunggah Kontras.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menilai, video tersebut mendiskreditkan institusi kepolisian.

"Mohon maaf kalau video itu memang ada oknum yang sangat tendensius sekali terkait dengan Polri, apa maksudnya, kami tidak tahu," kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2020).

"Tapi yang jelas dia memotong-motong kegiatan demo yang ujung-ujungnya mendiskreditkan Polri, karena di situ adalah tindakan represif yang dilakukan Polri saat pelaksanaan demo," ujar dia.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Waketum MUI Mengaku Protes Kekerasan Polisi terhadap Demonstran

Awi menuturkan, kronologi kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang ditampilkan pada video.

Ia mengklaim, ada proses yang terjadi hingga polisi melakukan tindakan represif seperti memiting, menarik pedemo. Menurut dia, ada penyebab yang mendasari polisi melakukan tindakan tersebut.

"Di lapangan terjadi aksi lempar-lemparan, dorong-dorongan, terjadi anarkistis, sehingga polisi (berupaya) untuk jangan sampai nanti polisi dan si pelaku saat ditangkap terkena lemparan dari massa sehingga segera ditarik, diangkat," ucap dia.

Baca juga: Kontras Ungkap 7 Bentuk Kekerasan Polisi di Demo UU Cipta Kerja di Surabaya

Adapun, dalam video yang diunggah di akun Twitter Kontras, disebutkan merupakan rekaman aksi menolak UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Kontras menyebutkan video itu direkam oleh publik dan terdapat 100 dokumentasi yang didapat dari berbagai titik.

Bahan masukan

Awi mengatakan, Polri sudah memiliki prosedur dalan menangani massa.

Video itu pun akan dijadikan bahan evaluasi oleh Polri terkait pengamanan aksi demonstrasi.

"Hal tersebut juga menjadi bahan masukan kepada kepolisian untuk dijadikan evaluasi ke depan. Pengamanan, batas SOP itu harus betul-betul dipahami oleh rekan-rekan Kepolisian di lapangan," tutur Awi.

Baca juga: Diduga Jadi Korban Kekerasan Polisi Saat Demo, Tiga Mahasiswa Masih Dirawat di RS

Menurut dia, Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri) akan selalu mengawasi anggota.

Apabila terjadi pelanggaran oleh anggota, polisi akan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com