Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras Sebut Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Bukan Provokasi, tetapi Kenyataan

Kompas.com - 13/11/2020, 17:41 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti mengungkapkan video kompilasi dugaan kekerasan aparat kepolisian saat aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja bukanlah sebuah provokasi.

Fatia menanggapi pernyataan Polri yang menilai video tersebut tendensius dan mendiskreditkan institusi kepolisian.

“Video tersebut juga sudah diverifikasi kepada jaringan-jaringan daerah dan hal tersebut bukan sebagai sebuah provokasi, tetapi memang sebuah kenyataan yang terjadi di lapangan,” ujar Fatia ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (13/11/2020).

Baca juga: Kontras Catat 20 Aduan Tindak Kekerasan Aparat Saat Demo Selasa Lalu

Menurutnya, video itu dibuat karena banyaknya pengaduan yang diterima Kontras terkait dugaan kekerasan aparat selama aksi.

Adapun dalam video yang diunggah di akun Twitter Kontras disebutkan, gambar dalam video adalah rekaman saat aksi menolak UU Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020.

Video itu, kata Fatia, diunggah untuk membeberkan kepada publik soal kekerasan yang diduga dilakukan polisi saat aksi.

“Untuk memperlihatkan kepada publik bahwa kepolisian hari ini tidak memiliki mekanisme evaluasi yang mumpuni sehingga bentuk-bentuk kekerasan tersebut terus dilegitimisasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Alasan lainnya adalah untuk menggalang solidaritas masyarakat agar menandatangani petisi menyangkut reformasi institusi Polri.

Di unggahan yang sama dengan video tersebut, Kontras juga menyertakan tautan petisi untuk evaluasi polisi yang mereka buat.

Petisi itu diberi judul “Evaluasi Kapolri Idham Azis & Stop Kekerasan Kepolisian”.

“Agar pihak kepolisian bisa melakukan sebuah reformasi institusi di mana evaluasi dan juga penindakan terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan di lapangan yang jelas-jelas berseragam,” tutur dia.

Kontras pun bersedia memberikan data-data dugaan kekerasan tersebut bila diinginkan polisi.

Baca juga: Korban Kekerasan Aparat dalam Aksi Reformasi Dikorupsi Mengadu ke Ombudsman

Fatia mengatakan, pihaknya juga siap beradu fakta terkait tindakan kekerasan yang diduga dilakukan aparat selama demo tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya akan melaporkan dugaan kekerasan tersebut. Namun, pelaporan itu masih didiskusikan lebih lanjut.

Sebelumnya, menanggapi video yang diunggah Kontras, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Awi Setiyono menilai, video tersebut mendiskreditkan institusi kepolisian.

"Mohon maaf kalau video itu memang ada oknum yang sangat tendensius sekali terkait dengan Polri, apa maksudnya, kami tidak tahu," kata Awi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2020).

"Tapi yang jelas dia memotong-motong kegiatan demo yang ujung-ujungnya mendiskreditkan Polri, karena di situ adalah tindakan represif yang dilakukan Polri saat pelaksanaan demo," ujar dia.

Awi menuturkan, kronologi kejadian yang sebenarnya tidak seperti yang ditampilkan pada video.

Baca juga: Kontras Unggah Video Kompilasi Dugaan Kekerasan Aparat Atasi Demonstrasi, Polri Sebut Tendensius

Ia mengklaim, ada proses yang terjadi hingga polisi melakukan tindakan represif seperti memiting dan menarik pedemo.

Di sisi lain, video itu pun akan dijadikan bahan evaluasi oleh Polri terkait pengamanan aksi demonstrasi.

Menurut Awi, Divisi Profesi dan Pengamanan (Polri) akan selalu mengawasi anggota. Apabila terjadi pelanggaran oleh anggota, polisi akan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com