Kompas.com - 02/03/2020, 14:38 WIB
Seorang mahasiswa terluka saat bentrok dengan pihak kepolisian saat berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demo mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR sejak tadi pagi berakhir ricuh, suasana tidak kondusif terjadi sejak sore hingga malam hari. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJASeorang mahasiswa terluka saat bentrok dengan pihak kepolisian saat berunjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9/2019). Demo mahasiswa yang berlangsung di depan Gedung DPR sejak tadi pagi berakhir ricuh, suasana tidak kondusif terjadi sejak sore hingga malam hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi mengadukan dugaan kekerasan aparat dalam aksi Reformasi Dikorupsi yang berlangsung pada September 2019 lalu ke Ombudsman RI, Senin (2/3/2020).

Anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi Mustafa mengatakan, pihaknya mengadu ke Ombudsman karena laporan dugaan kekerasan yang dilayangkan ke pihak Kepolisian tidak mendapat respons positif.

"Kita sebenarnya mendesak juga untuk ORI (Ombudsman RI) bagaimana kemudian menekan Kepolisian agar menunjukkan komitmen penyelidikan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana terhadap jurnalis," kata Mustafa kepada wartawan.

Baca juga: Tak Hanya 7 Tuntutan, Kini Demo Mahasiswa dan Buruh Ajukan 7+1 Tuntutan Reformasi Dikorupsi

Tim Advokasi untuk Demokrasi tidak hanya mendampingi korban kekerasan dari pihak jurnalis melainkan juga korban dari pihak mahasiswa peserta aksi dan tenaga medis.

Anggota tim lainnya, Andi Rezaldy menuturkan, ada sejumlah temuan yang dilaporkan ke Ombudsman hari ini yaitu penangkapan sewenang-wenang, perburuan, serta penggunaan kekuatan berlebihan.

"Selain itu bentuk maladministrasi lainnya adalah adanya abainya komandan dari kesatuan Sabhara maupun Brimob dalam melakukan saat penanganan demonsrasi ketika itu," ujar Andi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Akhir Cerita Lutfi Alfiandi soal Dugaan Penyiksaan oleh Polisi...

Dalam pengaduan ini, Tim Advokasi untuk Demokrasi juga menunjukkan sejumlah bukti seperti foto, rekam medis, dan kesaksian tiga orang korban dugaan kekerasan.

"Harapan kami adalah Ombudsman Republik Indonesia segera melakukan investigasi berbasis laporan pengaduan," kata Andi.

Seperti diketahui, rangkaian aksi demonstrasi betajuk Reformasi Dikorupsi pada September 2019 lalu diwarnai kericuhan antara aparat dan peserta aksi.

Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang dinilai akan melemahkan KPK.

Mahasiwa juga meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) karena sejumlah pasal dinilai berisiko memberangus kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Baca juga: BEM Jakarta Sebut Aksi Mahasiswa Murni Tolak RKUHP dan UU KPK, Tanpa Ditunggangi

Sejumlah video yang beredar di media sosial, tampak jelas polisi melayangkan pukulan, tendangan dan benda tumpul ke arah demonstran yang sudah tidak berdaya.

Di Jakarta, sekitar 90 demonstran dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Sebanyak 3 di antaranya mengalami luka serius pada bagian kepala sehingga membutuhkan perawatan intensif lebih lama dibandingkan yang lainnya.

Di daerah, kondisinya nyaris serupa. Demonstrasi awalnya berujung damai, namun ujung-ujungnya bentrok dengan aparat.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Empat Hal Ini Jadi Fokus Kemenlu Upayakan Perdamaian-Keamanan Kawasan Tahun 2022

Nasional
Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Jaksa Agung Minta Perangkat Digital Terkait Fungsi Intelijen Aman dan Tidak Bocor

Nasional
Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.