Kompas.com - 09/11/2020, 09:19 WIB
Pengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPengamat politik Adi Prayitno saat acara diskusi bertajuk Analisis Hasil Survei: Mengapa Bisa Beda?, di Upnormal Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai tidak ada persoalan yang berarti dengan dideklarasikannya Partai Masyumi Reborn.

Namun, menurutnya terlampau nekat jika masih membawa isu-isu agama untuk menarik dukungan.

“Kalau saya sih enggak ada persoalan Masyumi Reborn ini ya, atau Masyumi baru. Cuma memang terlampau nekat kalau masih menjual agama,” ujar Adi Prayitno saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/11/2020)

“Nekat dalam arti ya memang ceruk pasar pemilihnya kan juga tidak banyak, bahkan cukup sempit ya,” kata dia.

Baca juga: Masyumi Kembali Aktif, PKB Ragukan akan Lolos Ambang Batas Parlemen

Menurut Adi, jika partai Masyumi baru ini tidak mengubah anggaran dasar dan anggaran perjuangannya dikhawatirkan dapat menimbulkan ketegangan dengan kelompok-kelompok nasionalis.

Sebab, ia menilai, partai Masyumi baru cenderung ingin mengembalikan semangat syariat Islam di ruang publik.

“Kalau kita liat kemarin waktu deklarasi awal Masyumi Reborn ini misalnya, dia bilang haram untuk berkoalisi dengan partai sekuler, caleg-caleg itu enggak mungkin ada yang non-muslim,” papar Adi.

“Kalau Masyumi Reborn ini tetap ngotot memperjuangkan isu-isu agama, atau jualan agama, ya saya kira partai ini tidak akan besar,” ucap dia.

Ia mengatakan, berdasarkan kasus-kasus yang ada, menurutnya partai-partai Islam sulit berkembang karena tidak beranjak dari isu-isu agama.

Baca juga: Pengamat Sebut Deklarasi Masyumi yang Dulu dan Sekarang Berbeda

“Mestinya yang dijual itu adalah isu-isu yang langsung, direct, to the point dengan kebutuhan masyarakat seperti ekonomi, kerusakan lingkungan, anti korupsi, anti dinasti politik dan lain-lain, mestinya itu yang jauh lebih ditonjolkan ketimbang jualan isu agama,” tutur dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

KPK: Tak Ada OTT di Tanjungbalai, Hanya Pengumpulan Bukti

Nasional
KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

KH Hasyim Asy’ari Tak Ada dalam Draf Kamus Sejarah, Kemendikbud Akui Kealpaan

Nasional
Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Penyusunan Teks Proklamasi yang Dibarengi Sahur Bersama...

Nasional
Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Dewan Pengawas Minta KPK Usut Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Kemenkominfo Sebut Jozeph Paul Tetap Dapat Dijerat UU ITE Meski Berada di Luar Negeri

Nasional
Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Jokowi Punya Juru Masak Baru, Namanya Kaesang

Nasional
Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Ingin Kurangi Emisi, Pemerintah Susun Rencana Pemanfaatan Energi Baru hingga 2035

Nasional
Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Menristek: Listrik dari Pengolahan Sampah Harus Terus Dikembangkan

Nasional
Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Kemenkes: Ada Kemungkinan Vaksinasi Covid-19 Libur Selama Idul Fitri

Nasional
Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Paspor Jozeph Paul Zhang Akan Dicabut, Polri Koordinasi dengan Imigrasi

Nasional
Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Presiden PKS: Jangan Atas Nama Investasi Hak-hak Buruh Dikorbankan

Nasional
Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Imbau Masyarakat Tidak Mudik, Anggota DPR: Jika Nekat, Indonesia Bisa seperti India

Nasional
Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Kemendikbud: Kamus Sejarah Indonesia Sudah Ditarik

Nasional
Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Warga Tak Bawa Dokumen Perjalanan Saat Bepergian Bakal Diminta Putar Balik

Nasional
Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Kemenkumham Sebut Belum Ada Permohonan Pelepasan Status Warga Negara Jozeph Paul Zhang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X