KILAS

Kawal Pelaksanaan Pelayanan, BPJS Kesehatan Bekerja Sama dengan TKMKB

Kompas.com - 09/11/2020, 08:56 WIB
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady, dalam forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, Jumat (6/11/2020).  DOK. Humas BPJS KesehatanDirektur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady, dalam forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, Jumat (6/11/2020).

KOMPAS.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, bekerja sama dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) untuk mengawal pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, dan efektif.

Adapun salah satu rekomendasi pelayanan kesehatan yang dihasilkan TKMKB adalah pedoman dan instrumen self assessment untuk operasi bedah sesar (sectio cesaria) di rumah sakit.

Hal tersebut dirasa penting karena pemantauan kualitas layanan, kesesuaian standar, serta keselamatan pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) harus dilakukan secara menyeluruh.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Maya Amiarny Rusady pun mengatakan, pedoman tersebut telah diimplementasikan di seluruh Indonesia untuk mengatasi permasalahan proporsi sectio cesaria yang tinggi.

Baca juga: Persalinan Caesar Meningkat, BPJS Kesehatan Kuatkan Peran TKMKB

“Data yang ada menunjukkan, proporsi sectio cesaria dalam JKN-KIS lebih besar dua kali lipat dari rekomendasi World Health Organization (WHO). Padahal menurut WHO, tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan proporsi sectio cesaria lebih besar dari 10 persen akan menurunkan risiko ibu dan bayi,” kata Maya, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Maya, saat membicarakan topik Patient Safety & Research berjudul Quality and Cost Containment for Patient Safety, dalam forum pertemuan ilmiah internasional Healthcare Summit 2020, Jumat (6/11/2020).

Sebagai informasi, Healthcare Summit 2020 dihadiri 23 pembicara secara daring. Mereka berasal dari Indonesia, Amerika, Turki, Uni Emirat Arab, Singapura, Ghana, Meksiko, India, Malaysia, Jerman, Arab Saudi, Bangladesh, dan Nigeria.

Adapun tema besar Healthcare Summit 2020 adalah Advances in Healthcare, Innovation & Management, yang kemudian terbagi ke dalam beberapa topik yaitu Healthcare & Management, Healthcare Technology & policy, Primary Healthcare, Nursing, dan Women Healthcare.

Baca juga: Di Tengah Pandemi Covid-19, Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Tetap Maksimal

Kemudian, ada pula topik mengenai Patient Safety & Research, Public Healthcare, Health & Human Services, Ethical and legal aspects of Healthcare, Clinical Trials, Digital Healthcare, Mental Health, Healthcare System, Healthcare & Infectious Disease, Healthcare & Hospital.

Pada kesempatan tersebut, Maya menekankan, keselamatan pasien melalui pemberian pelayanan yang berkualitas harus menjadi prioritas.

“Jangan sampai peserta JKN-KIS diberi pelayanan yang tidak diperlukan (unnecessary treatment). Sistem kendali mutu dan biaya tentu akan berefek domino, sehingga menjamin keselamatan pasien dan keberlangsungan program JKN-KIS,” kata Maya.

Setelah itu, Maya memberi gambaran mengenai perkembangan digitalisasi program JKN-KIS. Menurutnya, tingginya pemanfaatan pelayanan kesehatan dan transaksi jutaan data harus diimbangi dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X