Wapres Sebut Masih Ada yang Salah Persepsi soal Pengertian Khilafah

Kompas.com - 09/11/2020, 09:07 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat memberikan sambutan di ulnag tahun DPD RI ke-16, Kamis (1/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, masih ada orang-orang yang mispersepsi atau salah memahami tentang pengertian khilafah.

Hal tersebut yang membuat adanya pihak-pihak tertentu yang menganggap Indonesia belum memiliki sistem kenegaraan sehingga mereka memaksa ingin memasukkan sistem khilafah.

"Padahal kita sudah punya kesepakatan, sudah ada konsensus nasional bahwa negara kita bentuknya republik dan itu juga Islami, yang penting prinsip-prinsipnya dibangun dalam sistem itu," ujar Ma'ruf dalam acara bertajuk Indonesia Damai Tanpa Khilafah, Senin (9/11/2020) pagi.

"Dia mispersepsi tentang kenegaraan kita seakan-akan kalau bukan khilafah tidak Islami, seakan-akan Indonesia masih bisa diganti-ganti, tidak bisa! Karena kesepakatan itu mengikat," lanjut dia.

Baca juga: Saat Wapres Maruf Amin Dibela karena Kinerjanya Dinilai Kurang Memuaskan

Ma'ruf mengatakan, dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang telah disepakati, tidak ada yang menyalahi prinsip-prinsip ajaran Islam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, kata dia, ketika ada yang ingin memaksakan khilafah masuk ke Tanah Air tidak bisa karena sistem khilafah sudah tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan.

"Negara yang normal itu tidak ada yang menggunakan sistem khilafah, sekarang yang menggunakan khilafah itu cuma ISIS dan yang tidak normal itu, ISIS itu," kata dia.

"Tapi kalau ini tidak bisa disadarkan dan dia trus melakukan manuver-manuver, maka itu berhadapan dengan sistem kenegaraan. Tentu kalau ingin ganti sistem pemerintahan maka dia menghadapi aturan-aturan UU yang ada dalam negara ini. Itu merugikan mereka sendiri," lanjut dia.

Lebih jauh Ma'ruf menjelaskan, kesalahpahaman pengertian khilafah terjadi karena menganggap sistem kenegaraan dalam Islam hanya khilafah.

Meskipun diakuinya bahwa khilafah pernah ada dalam Islam dan diterima pada masanya.

Baca juga: Publik Disebut Tak Puas Kinerja Maruf Amin, Jubir: Wapres Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Namun sistem yang lain juga diterima oleh Islam, baik kerajaan, keamiran, hingga republik.

Contohnya Arab Saudi dengan sistem kerajaan tapi Islami. Begitu pun negara seperti Qatar, Kuwait, Emirat Arab yang menggunakan sistem keamiran tetapi tetap Islami.

Termasuk negara-negara yang menggunakan sistem republik seperti Mesir, Turki, dan Indonesia yang tetap Islami.

"Maka, bahwasanya sistem negara Islam itu khilafah saya kira tidak benar. Ini mispersepsi," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.