Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Disebut Tak Puas Kinerja Ma'ruf Amin, Jubir: Wapres Tindak Lanjuti Keputusan Presiden

Kompas.com - 08/11/2020, 11:50 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, peranan Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden adalah melakukan tindak lanjut keputusan Presiden.

Mulai dari koordinasi, monitor, dan evaluasi. Tugas tersebut, kata dia, tidak terkait langsung dengan publik.

Hal tersebut disampaikan Masduki menanggapi survei publik yang digelar Indo Barometer yang salah satu hasilnya menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja Wapres Ma'ruf Amin sebesar 47,4 persen.

"Sebelum ada keputusan Presiden, Wapres berperan memberi masukan. Tentu ini juga banyak yang tidak termonitor publik," ujar Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

"Dan KMA (Kiai Ma'ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. KMA membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri," lanjut Masduki.

Baca juga: IPO: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Maruf Amin Hanya 33 Persen

Namun dalam survei tersebut, kata dia, yang penting dilihat juga mereka yang puas terhadap kinerja Wapres sebanyak 40,8 persen.

Di antara yang puas tersebut, kata dia, Wapres dinilai berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama sebanyak 36,5 persen.

"Ini kekuatan sosok Wapres yang penting disadari. Pekan lalu, Wapres memberi arahan dan dorongan pada optimalisasi peran forum kerukunan umat beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan beragama," kata dia.

"Kerukunan beragama ini bidang penting. Pak Jokowi pasti sangat terbantu oleh sosok Wapres yang ulama besar," lanjut Masduki.

Selain itu, publik juga memandang Wapres Ma'ruf sebagai orang baik dan sederhana sebanyak 12 persen, menjaga perdamaian 8,6 persen, dan orang bijaksana 6,9 persen.

Hasil survei juga menunjukkan adanya hasil kerja nyata Wapres yang dinilainya tidak sedikit, yakni 16,1 persen.

"Wapres ini bekerja keras dalam menggerakaan ekosistem ekonomi syariah, dengan empat fokus," kata dia.

Keempat fokus tersebut adalah penguatan lembaga keuangan syariah, penguatan industri halal, penguatan dana sosial Islam (zakat, infak, sedakah, dan wakaf, serta penguatan bisnis dan usaha berbasis syariah.

"Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran Wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasil survei Indo Barometer (IB) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Ma'ruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

Ini merupakan temuan survei yang dirilis, Rabu (4/11/2020).

"Sebanyak 40,8 persen publik puas dengan kerja Wakil Presiden Maruf Amin, yang tidak puas 47,4 persen, tidak tahu/tidak jawab 11,8 persen," ujar Direktur Eksekutif IB, Muhammad Qodari dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (5/11/2020).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Wapres Maruf Amin

Adapun, persentase ketidakpuasan tersebut merupakan penggabungan dua aspek.

Sebanyak 43,1 persen responden menyatakan tidak puas dan 4,3 persen reponden mengaku sangat tidak puas.

Sementara itu, 39,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Maruf Amin dan hanya 1,6 persen responden mengaku sangat puas.

Sementara 11,8 persen responden tidak tahu atau tidak jawab.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com