Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Wapres: Ma'ruf Amin Sebenarnya Ingin Berkunjung ke Papua...

Kompas.com - 06/11/2020, 14:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berencana akan berkunjung ke Papua apabila desain program percepatan pembangunan Papua selesai dikerjakan.

Hal tersebut sesuai dengan penunjukkan Ma'ruf oleh Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 pada 29 September 2020.

"Rencananya, Wapres sebenarnya ingin berkunjung ke Papua setelah desain dari programnya jadi," ujar Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi dalam wawancara virtual, Jumat (6/11/2020).

Baca juga: Wapres Tekankan Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Masyarakat Papua

Ia mengatakan, meskipun yang mengeksekusi program-program tersebut dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tetapi Wapres sudah meminta timeline kerja yang akan dilakukan di Papua oleh mereka.

Penekanannya, kata dia, adalah bagaimana peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Tak hanya sekedar keinginan untuk berkunjung, kata dia, tim dari Wapres juga sudah sempat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) di Papua.

"Bahkan sudah ada koordinasi Wapres dengan pemda di Papua, bahkan Wapres sudah melakukan dengan civil society koordinasinya," kata dia.

Baca juga: Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Papua, Wapres Usung Sektor Pendidikan

Masduki mengatakan, beberapa tokoh di sana pun, termasuk tokoh keagamaan sudah dihubungi agar bisa bertemu dengan Ma'ruf saat berkunjung ke Papua nanti.

Pasalnya, kata dia, Wapres menginginkan tokoh-tokoh keagamaan di Papua menjadi bahan pemanasan untuk melakukan jejaring di Papua.

"Jadi ada tokoh-tokoh yang sudah kami hubungi, tokoh-tokoh keagamaan, dan setting-nya yang banyak mendapat tekanan Wapres itu adalah tokoh-tokoh keagamaan yang akan dijadikan stretching untuk berjejaring di sana," ucap Masduki.

Baca juga: Pemerintah Terima Pelepasan Tanah Adat Papua 1 Hektar

Melalui penekanan kesejahteraan dan SDM yang akan dilakukan di Papua, kata dia, Wapres Ma'ruf juga ingin agar keamanan di Papua turut dikendalikan dengan pendekatan kesejahteraan dan SDM itu.

Oleh karena itu, kata dia, pendekatan keamanan pun tidak dikedepankan dalam percepatan pembangunan di Papua.

Paling utama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com