Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Sebut Mayoritas Responden Tak Puas Kinerja Ma'ruf Amin, Ini Kata Jubir Wapres

Kompas.com - 08/11/2020, 10:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei terbaru Indo Barometer menunjukkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 47,4 persen.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, sedianya publik tidak hanya fokus kepada yang tidak puas dalam survei tersebut.

Sebab, kata dia, yang puas pada kinerja Wapres Ma'ruf Amin juga tidak kecil, yakni mencapai 40,8 persen.

Baca juga: Jubir Wapres: Maruf Amin Sebenarnya Ingin Berkunjung ke Papua...

"Yang puas pada kinerja Wapres juga tidak kecil (40,8 persen). Jangan hanya fokus pada yang tidak puas. Survei ini membandingkan Wapres KMA (Kyai Haji Ma'ruf Amin) dan Wapres JK," kata Masduki kepada Kompas.com, Minggu (8/11/2020).

Ia menekankan, yang harus dicatat dalam survei tersebut adalah bahwa ketidakpuasan pada Wapres Ma'ruf Amin lebih rendah dibandingkan ketidakpuasan pada Jusuf Kalla dalam setahun pertama menjabat.

Ia mengatakan, dalam survei serupa, yang tidak puas kepada Ma'ruf Amin ada sebanyak 47,4 persen, sedangkan yang tidak puas kepada Jusuf Kalla pada tahun pertama 2015 mencapai 52,9 persen.

"Kepuasan pada JK di tahun pertama memang lebih baik. Tapi bedanya tidak banyak, kepuasan pada JK 42,1 persen (2015) dan pada KMA 40,8 persen (2020)," kata dia.

"Yang harus dipahami, lima tahun lalu tidak ada pandemi, tahun ini ada pandemi," lanjut dia.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Menurut Masduki, melihat perbandingan tersebut, hal itu juga berarti bahwa peranan Wapres pada era Presiden Joko Widodo tidak berbeda jauh.

"Keputusan penting di tangan Presiden. Eksekusi kebijakan di tangan Menteri teknis. Maka tidak aneh, bila di antara lima alasan publik tidak puas pada Wapres adalah hasil kerja nyata belum terlihat (65 persen)," kata dia.

Menurut Marzuki, hal tersebut wajar, karena sebagian besar kerja Wapres tidak terkait langsung dengan publik. Sementara survei tersebut merupakan survei kepuasan publik.

Ditambah lagi, ada persepsi publik yang sebagian dinilainya bias karena diprovokasi operasi minor di media sosial secara sistemasi kepada Wapres Ma'ruf Amin.

"Tiap ada berita tentang kerja Wapres, dikomentari, 'Wapres baru muncul'. Padahal hampir tiap hari, berita kerja Wapres muncul," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasil survei Indo Barometer (IB) menunjukkan, 47,4 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Wakil Presiden Maruf Amin setahun setelah dilantik pada Oktober 2019.

Ini merupakan temuan survei yang dirilis, Rabu (4/11/2020).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com