Jokowi Tekankan Pentingnya Pendampingan Program Lanjutan Perhutanan Sosial, Tak Sebatas Pemberian Izin

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan bahwa program perhutanan sosial bukan hanya sebatas pemberian izin atau surat keputusan (SK) untuk masyarakat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan.

Paling penting, kata dia, justru memberikan pendampingan kepada warga untuk melakukan program-program lanjutan.

"Saya juga ingin mengingatkan bahwa perhutanan sosial ini bukan urusan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat, mengeluarkan SK kepada masyarakat, tapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan," kata Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Pemerintah Berutang Distribusikan 8,5 Juta Hektar Perhutanan Sosial ke Masyarakat

Jokowi mengatakan, pendampingan ini penting agar masyarakat sekitar hutan betul-betul memiliki kemampuan dalam manajemen pengelolaan hutan.

Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa ada banyak aspek dalam bisnis perhutanan sosial yang bisa dikelola.

Selain agroforestri, ada pula bisnis ekowisata, bisnis agro silvo pastoral, bioenergi, hasil hutan kayu, hingga bisnis industri kayu rakyat.

"Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa mensejahterakan, tapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi menyebut, pendampingan harus dilakukan secara terintegrasi.

Setelah SK Perhutanan Sosial diserahkan ke masyarakat, dilakukan penyiapan sarana dan prasarana produksi, diikuti dengan pelatihan-pelatihan.

Jika hal itu bisa terealisasikan, Jokowi yakin, kelompok usaha perhutanan sosial dapat berkembang dengan baik.

"Tapi memang sekali lagi kita harus bekerja fokus di sisi ini dan saya harapkan tahun ini, tahun depan ini betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yang bisa kita jadikan contoh untuk benchmarking bagi kelompok-kelompok yang lain," kata dia.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Penerima Program Perhutanan Sosial untuk Produktif Manfaatkan Lahan

Jokowi menambahkan, program perhutanan sosial telah dilaksanakan selama 6 tahun. Hingga September 2020 ini, perhutanan sosial mencapai angka 4,2 juta hektar.

Angka ini ditargetkan mencapai 12,7 juta hektar pada tahun 2024. Oleh karenanya, kata Jokowi, masih ada sekitar 8 hektar yang masih perlu diselesaikan.

"Memang ada sebuah peningkatan akumulatif cukup besar dalam 5 tahun pertama kemarin, tapi masih ada sisa juga yang 8 juta (hektar) lebih tadi yang perlu kita selesaikan," katanya.

Adapun, dilansir dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Baca juga: Program Perhutanan Sosial Diperluas hingga Luar Jawa

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektar untuk Perhutanan Sosial, melalui skema:

1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa

2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang diberikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang diberikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Rakyat

4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat

5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa