Pemerintah Berutang Distribusikan 8,5 Juta Hektar Perhutanan Sosial ke Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, program perhutanan sosial telah mendistribusikan izin pengelolaan 4,2 juta hektar lahan kepada masyarakat.

Adapun target pemerintah ialah mendistribusikan 12,7 juta hektar lahan hingga 2024 sehingga masih ada 8,5 juta hektar lahan yang harus didistribusikan.

"Ini sudah berjalan yang pertama dari target 12,7 juta hektar untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai tahun ini bulan September itu tercapai 4,2 juta hektar," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/11/2020).

Baca juga: Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

"Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan dalam empat tahun mendatang yaitu kurang lebih masih 8 (8,5) juta hektar lebih," lanjut Presiden.

Ia pun mengingatkan kepada jajarannya agar tak hanya memberikan Surat Keputusan (SK) pengelolaan lahan lewat program perhutanan sosial.

Ia meminta jajarannya mendampingi para pengelola lahan sehingga bisa mancapai hasil yang maksimal.

Jokowi mengatakan, ada banyak nilai ekonomi yang bisa didapat dari perhutanan sosial lewat pembukaan ekowisata, pengolahan kayu rakyat, dan lain sebagainya.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Penerima Program Perhutanan Sosial untuk Produktif Manfaatkan Lahan

Ia melanjutkan, masyarakat yang mendapat hak pengelolaan bisa sejahtera jika mereka didampingi saat melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

Dengan demikian mereka bisa mendapat keuntungan yang optimal sekaligus melestarikan hutan.

"Perhutanan sosial bukan hanya sebatas urusan pemberian izin ke masyarakat, mengeluarkan SK ke masyarakat," tutur Jokowi.

"Tapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan memanajemen SK yang sudah diberikan yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial," lanjut Presiden.