Jokowi Ingatkan Penerima Program Perhutanan Sosial untuk Produktif Manfaatkan Lahan

Kompas.com - 08/02/2019, 15:00 WIB
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019). KOMPAS.com/Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat menyerahkan Surat Keputusan Perhutanan Sosial di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/2/2019).

CIANJUR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat penerima program perhutanan sosial benar-benar memanfaatkan lahan tersebut secara produktif.

Hal itu disampaikan ketika menyerahkan surat keputusan pemanfaatan 13.900 hektare hutan sosial bagi 8.900 kepala keluarga di Provinsi Jawa Barat, Jumat (7/2/2019).

"Saya ingatkan, kalau sudah kami berikan, jangan dipikir saya enggak cek. Setiap tahun akan saya cek apakah lahan ini digunakan atau enggak, ditelantarkan atau enggak, produktif atau enggak," ujar Jokowi.

Jika dari hasil evaluasi ditemukan ada lahan tidak produktif, Presiden menegaskan, pemerintah tidak segan mencabut pemanfaatan lahan tersebut.

Baca juga: Pimpinan Ponpes Al-Ittihad Doakan Jokowi Panjang Umur dan Panjang Jabatan

"Sama seperti yang gede-gede. Kalau saya lihat enggak produktif, saya ambil lagi," ujar Jokowi.

Melalui SK pemanfaatan lahan, penerima diperbolehkan memanfaatkan lahan milik pemerintah dengan periode konsesi selama 35 tahun.

Penerima bebas menentukan pemanfaatan lahan tersebut.

"Mau dipakai untuk nanam kopi silakan, cengkeh silakan, buah-buahan silakan, pala silakan, kopi silakan, duren juga silakan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Dulu, Rakyat Mau Mengelola 1 Hektare Lahan Saja Sulit...

 

Hingga awal 2019, pemerintah telah memberikan akses kelola kepada masyarakat seluas 2.531.277 hektare melalui 5.454 surat keputusan. 

Adapun, jumlah kepala keluarga yang menerima SK pemanfaatan lahan adalah sebanyak 601.892 kepala keluarga.

"Target kami memang enggak kecil, 12,7 juta hektare lahan. Makanya, ini akan terus diberikan supaya tanah itu menjadi jelas kepada siapa diberikan dan tanah itu menjadi produktif," ujar Jokowi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X