Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/02/2020, 06:31 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

SIAK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengancam menarik kembali sertifikat perhutanan sosial yang diterima warga Riau bila lahannya menganggur.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membagikan sertifikat lahan perhutanan sosial kepada warga Riau di Taman Hutan Rakyat Sultan Syarif Hasyim, Siak, Riau, Jumat (21/2/2020).

"SK (Surat Keputusan) itu bisa kita cabut. Jadi kalau enggak produktif bisa kita ambil kembali lalu kita kasih yang lebih produktif. Silahkan saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk dikelola," ujar Jokowi.

Baca juga: Serahkan SK Perhutanan Sosial, Jokowi: Kalau Sudah Diberi Segera Manfaatkan

Ia memastikan akan memantau pengelolaan lahan tersebut secara berkala. Ia mengatakan, lahan-lahan tersebut bisa dijadikan aset produktif dengan ditanami tanaman-tanaman yang memiliki nilai ekonomi.

Ia berharap pemberian sertifikat perhutanan sosial dapat menghindarkan masyarakat lokal dan adat dari sengketa lahan dengan perusahaan-perusahaan.

Sampai dengan Februari, distribusi izin hutan sosial telah mencapai 4,062 Juta hektar dengan jumlah SK Izin/Hak sebanyak 6.464 Unit yang dibagikan kepada 821.371 Kepala Keluarga (KK).

Baca juga: Tinjau Proyek Tol Sigli-Banda Aceh, Jokowi: Proses Pembebasan Lahan Berjalan Baik

Adapun hari ini Presiden Jokowi menyerahkan 41 unit SK seluas 73.670 hektar untuk 20.890 KK berupa hutan desa, hutan kemasyarakatan, dan hutan adat.

"Kalau didiamkan saya pastikan saya tahu. Harus dijadikan barang yang produktif secara ekonomi. Memilki manfaat ekonomi. Entah mau ditanami holtikultura atau pohon untuk dimanfaatkan jangka panjang, tetapi harus dimanfaatkan," ujar Presiden.

"Saya titip sekali lagi, selain produktif, juga harus ramah lingkungan. Tanami pohon yang mempunyai akar kuat agar tanah tidak longsor," lanjut Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com