Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Undang Presiden Jokowi Buka Muktamar IX di Makassar

Kompas.com - 02/11/2020, 15:20 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka acara Muktamar IX pada 19 Desember 2020.

"Kita memang mengajukan permohonan agar Presiden Jokowi bisa membuka Muktamar IX ini," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).

Baca juga: Sekjen: PPP Bakal Gelar Muktamar IX Desember 2020 di Makassar

Namun, Arsul belum dapat memastikan apakah Presiden Jokowi akan menghadiri pembukaan Muktamar IX secara fisik atau virtual.

"Apakah (presiden) ikut resmi fisik atau online virtual itu belum bisa kami pastikan sekarang. Tapi Insya Allah ya ketika presiden menyampaikan pidatonya untuk jajaran PPP itu untuk 19 Desember," ujarnya.

Muktamar IX PPP akan digelar pada 19-21 Desember 2020 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Arsul mengatakan, pelaksanaan Muktamar IX akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, salah satunya seluruh peserta Muktamar IX harus melakukan polymerase chain reaction atau tes usap dengan hasil negatif.

"Dan kita harapkan 3-5 hari mereka melakukan PCR dan membawa ke Makassaar. Kedua, di Makassar pertama memakai masker dan menjaga jarak. Jarak ini nanti di ruangan akan kita buat 1,5-2 meter," kata Arsul.

Baca juga: Sekjen PPP Harap Kaum Milenial Bisa Tangkap Maksud Pesan Megawati

Menurut Arsul, ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Muktamar IX PPP yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PPP periode terakhir, pembaharuan visi dan misi, AD/ART dan pemilihan Ketua Umum PPP.

"Kemudian memilih ketua umum yang baru, dan pemilihan ketum ini dilaksanakan dengan sistem formatur. Yang terpilih jadi ketum akan menjadi formatur dibantu perwakilan DPW dan DPC," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, logo Muktamar IX PPP kali ini adalah perpaduan logo partai dengan rumah adat Toraja yang dibalut bendera merah putih.

Baca juga: Jelang Muktamar, Waketum PPP: Kami Berupaya Keluar dari Krisis di Pemilu 2019

Menurut Arsul, rumah adat Toraja melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, ditambah bendera merah putih untuk melambangkan PPP berpegang teguh pada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan lambang itu, sekali lagi PPP ingin menegaskan bahwa 4 konsensus bernegara yang kita sepakati itu adalah sesuatu yang bagi kami final tidak untuk diubah-unah atau diganti," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com