Kompas.com - 02/11/2020, 13:42 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah. KOMPAS/EKA PANGESTU TANDIOSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sepakat untuk memberikan legal standing bagi BPIP sebagai pembina ideologi bangsa. Menurutnya, jika payung hukum BPIP hanya sebatas Peraturan Presiden (Perpres), saat berganti presiden, mungkin presiden pengganti tidak mengubah nama lembaganya, tetapi bisa saja mengubah tupoksi lembaga tersebut dengan mudah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pelaksanaan Muktamar IX PPP akan digelar pada 19-21 Desember 2020 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

"Pelaksanaanya akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19," kata Arsul dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).

Arsul menegaskan, salah satu penerapan protokol kesehatan, adalah seluruh peserta Muktamar IX harus melakukan polymerase chain reaction test atau tes usap dengan hasil negatif.

Baca juga: Sandiaga Uno dan Khofifah Digadang-gadang Jadi Ketum PPP, Waketum: Ikhtiar Membesarkan Partai

"Dan kita harapkan 3-5 hari sebelumnya mereka melakukan PCR dan membawa ke Makassaar. Kedua, di Makassar pertama memakai masker dan menjaga jarak. Jarak ini nanti di ruangan akan kita buat 1,5-2 meter," ujarnya.

Menurut Arsul, ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Muktamar IX PPP yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PPP periode terakhir, pembaharuan visi dan misi, AD/ART dan pemilihan Ketua Umum PPP.

"Kemudian memilih ketua umum yang baru, dan pemilihan ketum ini dilaksanakan dengan sistem formatur. Yang terpilih jadi ketum akan menjadi formatur dibantu perwakilan DPW dan DPC," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, logo Muktamar IX PPP kali ini adalah perpaduan logo partai dengan rumah adat Toraja yang dibalut bendera merah putih.

Baca juga: Muncul Nama Kandidat Ketum dari Eksternal, PPP Dinilai Tengah Krisis Tokoh

Menurut Arsul, rumah adat Toraja melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, ditambah bendera merah putih untuk melambangkan PPP berpegang teguh pada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan lambang itu, sekali lagi PPP ingin menegaskan bahwa 4 konsensus bernegara yang kita sepakati itu adalah sesuatu yang bagi kami final tidak untuk diubah-unah atau diganti," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Mensos Risma: Tak Dibenarkan Bansos Dipotong dalam Bentuk Apapun

Nasional
Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Calon Hakim Agung Artha Theresia: Jika Gagal Tangani Pandemi, Pemerintah Tak Lakukan Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Nasional
Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Istana Jelaskan Alasan Pesawat Kepresidenan Berganti Warna Cat Merah Putih

Nasional
Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei Indostrategic: 60,4 Persen Responden Puas terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

DPR Dukung Kemudahan Izin Masuk Produk Alat-alat Kesehatan

Nasional
Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Nasional
Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Pengembangan Vaksin Covid-19, Indonesia Berharap Jalin Kerja Sama dengan Jepang

Nasional
Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Mantan Menkes Farid dan Nila Moeloek Dirawat di RSCM karena Covid-19, Begini Kondisinya

Nasional
Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Jawaban Calon Hakim Agung Saat Ditanya soal Maraknya Penegak Hukum Terjerat OTT KPK

Nasional
KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

KSAL Lepas Keberangkatan Tim Peneliti Jala Citra I Aurora ke Halmahera

Nasional
Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Kalla Akui PMI Terdampak Larangan Berkumpul, Stok Darah Turun

Nasional
Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Survei Indostrategic: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, KPK Urutuan Kelima

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, Berapa Anggaran yang Dikeluarkan?

Nasional
Calon Hakim Agung Aviantara, Pengganjar Koruptor Bank Century dan Pengadaan Al Quran dengan Vonis Berat

Calon Hakim Agung Aviantara, Pengganjar Koruptor Bank Century dan Pengadaan Al Quran dengan Vonis Berat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X