PPP Undang Presiden Jokowi Buka Muktamar IX di Makassar

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengundang Presiden Joko Widodo untuk membuka acara Muktamar IX pada 19 Desember 2020.

"Kita memang mengajukan permohonan agar Presiden Jokowi bisa membuka Muktamar IX ini," kata Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/11/2020).

Namun, Arsul belum dapat memastikan apakah Presiden Jokowi akan menghadiri pembukaan Muktamar IX secara fisik atau virtual.

"Apakah (presiden) ikut resmi fisik atau online virtual itu belum bisa kami pastikan sekarang. Tapi Insya Allah ya ketika presiden menyampaikan pidatonya untuk jajaran PPP itu untuk 19 Desember," ujarnya.

Muktamar IX PPP akan digelar pada 19-21 Desember 2020 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Arsul mengatakan, pelaksanaan Muktamar IX akan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, salah satunya seluruh peserta Muktamar IX harus melakukan polymerase chain reaction atau tes usap dengan hasil negatif.

"Dan kita harapkan 3-5 hari mereka melakukan PCR dan membawa ke Makassaar. Kedua, di Makassar pertama memakai masker dan menjaga jarak. Jarak ini nanti di ruangan akan kita buat 1,5-2 meter," kata Arsul.

Menurut Arsul, ada tiga agenda yang akan dibahas dalam Muktamar IX PPP yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan PPP periode terakhir, pembaharuan visi dan misi, AD/ART dan pemilihan Ketua Umum PPP.

"Kemudian memilih ketua umum yang baru, dan pemilihan ketum ini dilaksanakan dengan sistem formatur. Yang terpilih jadi ketum akan menjadi formatur dibantu perwakilan DPW dan DPC," ucapnya.

Lebih lanjut, Arsul menjelaskan, logo Muktamar IX PPP kali ini adalah perpaduan logo partai dengan rumah adat Toraja yang dibalut bendera merah putih.

Menurut Arsul, rumah adat Toraja melambangkan keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian, ditambah bendera merah putih untuk melambangkan PPP berpegang teguh pada NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Dengan lambang itu, sekali lagi PPP ingin menegaskan bahwa 4 konsensus bernegara yang kita sepakati itu adalah sesuatu yang bagi kami final tidak untuk diubah-unah atau diganti," pungkasnya.