Kemen PPPA Sebut Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Daerah Rendah

Kompas.com - 30/10/2020, 15:34 WIB
Ilustrasi rokok ShutterstockIlustrasi rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Implementasi kawasan tanpa rokok dinilai belum banyak diterapkan di daerah-daerah.

Padahal, hal tersebut penting sebagai salah satu upaya melindungi dan mencegah anak-anak Indonesia terpapar oleh rokok.

Apalagi, regulasi untuk pelaksanaan kawasan tanpa rokok sudah lengkap.

"Kawasan tanpa rokok sudah hadir di banyak daerah dengan regulasi yang sudah lengkap, hanya saja implementasinya masih belum banyak diterapkan, sehingga perlu diikuti dengan pengawasan dan evaluasi," ujar Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Lenny N. Rosalin, dikutip dari siaran pers, Jumat (30/10/2020).

Baca juga: Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Oleh karena itu, kata dia, partisipasi dan keterlibatan semua pihak untuk mengadvokasi daerah yang belum menerapkan kawasan tanpa rokok dibutuhkan.

Termasuk juga agar daerah melindungi anak baik dari pengaruh iklan, promosi, sponsor, maupun hal lainnya terkait rokok.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Di sini lah pentingnya partisipasi dan keterlibatan semua pihak dalam mengadvokasi berbagai daerah yang belum menerapkan regulasi terkait perlindungan anak dari bahaya rokok," kata dia.

Apalagi sebelumnya Kemen PPPA juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kebijakan terkait penerapan kawasan tanpa rokok.

Termasuk juga melakukan verifikasi di lapangan dalam penerapannya.

Selain itu, kata dia, Kemen PPPA telah bersinergi dengan 29 kementerian/lembaga untuk mengembangkan dan memperluas lima wadah intervensi demi melindungi anak dari bahaya rokok.

Baca juga: Kemen PPPA: 80 Juta Anak Rentan Jadi Target Industri Rokok

Kelima wadah intervensi tersebut adalah Forum Anak, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga); Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Madrasah Ramah Anak (MRA); Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

Lalu, Pusat Kreativitas Anak (PKA), tempat ibadah, dan wilayah melalui Indonesia Layak Anak (IDOLA), Provinsi Layak Anak (Provila), Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), Kecamatan Layak Anak (Kelana), Desa/Kabupaten Layak Anak (Dekela).

"Setiap tahun dilakukan evaluasi untuk melihat efektivitas pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di setiap daerah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Klaim PKB Masuk Tiga Besar, Muhaimin: Kita Sudah Meninggalkan Level Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X