Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Kompas.com - 23/10/2020, 21:16 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran bersama koalisi Bersihkan Indonesia ditemukan bahwa Undang-undang Cipta Kerja tidaklah menguntungkan rakyat, melainkan menguntungkan sejumlah aktor-aktor pembuat UU tersebut.

Sebab, berdasarkan hasil temuan, mereka memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor yang sesungguhnya diuntungkan dari adanya regulasi ini.

“Kami melakukan penelusuran atau tracing terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan UU omnibus law Cipta Kerja, dan apa hubungannya dengan bisnis pertambangan termasuk batu bara,” ujar Merah dalam diskusi bertajuk ‘Relasi Bisnis dan Politik Dibalik UU Cipta Kerja (Omnibus Law)’, Jumat (23/10/2020).

“Ada 18 aktor total, dan mereka ini menghadapi apa yang disebut dengan korupsi politik sebagai konflik kepentingan,” kata Merah.

Baca juga: Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Merah mengatakan, selain sebagai pejabat publik, mereka juga duduk sebagai komisaris atau direksi di perusahan-perusahaan tambang dan energi.

“Mereka pejabat partai, mereka pengambil keputusan di partai utama, dan mereka juga mantan-mantan tim sukses yang ikut pemilu kemarin, di pipres kemarin, di berbagai kubu,” ujar Merah.

“Mereka juga terafiliasi dengan asosiasi-asosiasi bisnis. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan siapa yang diwakili oleh mereka, dan untuk siapa omnibus law Cipta Kerja itu,” kata dia.

Merah menilai, konflik kepentingan terlihat jelas dengan pasal-pasal yang dihasilkan, pasal-pasal yang dinilai menguntungkan oligarki.

Baca juga: Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ia mencontohkan, penambahan pasal 128 A dalam UU Cipta Kerja versi 812 halaman yang menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara yakni pengenaan royalti sebesar nol persen.

Royalti merupakan iuran yang wajib dibayarkan pengusaha kepada negara setelah mengeruk sumber daya mineral dan batu bara. Royalti merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Pasal insentif royalti nol persen kepada perusahaan tambang batu bara yang melakukan peningkatan nilai tambah, pasal pemanfaatan ruang laut untuk industri batu bara, pasal pemutihan kejahatan kehutanan, ini semua ingin menyelamatkan mereka ini,” papar Merah.

“Ini menjelaskan duduk perkaranya, bahwa memang omnibus law ini bukan untuk rakyat, tapi untuk oligarki bisnis yang menopang kuasa poltik mereka selama ini,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 2 Oktober Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Oktober Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ke Serbia, KSAL Jajaki Kerja Sama Produksi Senjata dan Pelatihan Anti-teror

Ke Serbia, KSAL Jajaki Kerja Sama Produksi Senjata dan Pelatihan Anti-teror

Nasional
12 Jam Berlalu, KPK Masih Geledah Kantor Kementan Terkait Dugaan Korupsi

12 Jam Berlalu, KPK Masih Geledah Kantor Kementan Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Masa Pakai Hotel Sultan Selesai, Pemerintah Minta PT Indobuildco Segera Angkat Kaki

Masa Pakai Hotel Sultan Selesai, Pemerintah Minta PT Indobuildco Segera Angkat Kaki

Nasional
Ditanya Soal Khofifah jadi Cawapres, Ganjar: Semua Masih Punya Kesempatan

Ditanya Soal Khofifah jadi Cawapres, Ganjar: Semua Masih Punya Kesempatan

Nasional
Ada Mahfud dan Sandiaga di Rakernas PDI-P, Hasto: Para Menteri yang Jadi Sahabat Diundang

Ada Mahfud dan Sandiaga di Rakernas PDI-P, Hasto: Para Menteri yang Jadi Sahabat Diundang

Nasional
Polri Ungkap Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Mafia Bola Liga 2, Bakal Jerat Klub?

Polri Ungkap Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Mafia Bola Liga 2, Bakal Jerat Klub?

Nasional
Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

Nasional
Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

Nasional
3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut 'Flypast' HUT Ke-78 TNI

3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut "Flypast" HUT Ke-78 TNI

Nasional
Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan 'Soft Launching' Senin Depan

Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan "Soft Launching" Senin Depan

Nasional
Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

Nasional
Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

Nasional
Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

Nasional
PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com