Kompas.com - 23/10/2020, 21:16 WIB
Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Sabtu (29/4/2017). KOMPAS.COM/LUTFY MAIRIZAL PUTRAKoordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Sabtu (29/4/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran bersama koalisi Bersihkan Indonesia ditemukan bahwa Undang-undang Cipta Kerja tidaklah menguntungkan rakyat, melainkan menguntungkan sejumlah aktor-aktor pembuat UU tersebut.

Sebab, berdasarkan hasil temuan, mereka memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor yang sesungguhnya diuntungkan dari adanya regulasi ini.

“Kami melakukan penelusuran atau tracing terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pembahasan UU omnibus law Cipta Kerja, dan apa hubungannya dengan bisnis pertambangan termasuk batu bara,” ujar Merah dalam diskusi bertajuk ‘Relasi Bisnis dan Politik Dibalik UU Cipta Kerja (Omnibus Law)’, Jumat (23/10/2020).

“Ada 18 aktor total, dan mereka ini menghadapi apa yang disebut dengan korupsi politik sebagai konflik kepentingan,” kata Merah.

Baca juga: Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Merah mengatakan, selain sebagai pejabat publik, mereka juga duduk sebagai komisaris atau direksi di perusahan-perusahaan tambang dan energi.

“Mereka pejabat partai, mereka pengambil keputusan di partai utama, dan mereka juga mantan-mantan tim sukses yang ikut pemilu kemarin, di pipres kemarin, di berbagai kubu,” ujar Merah.

“Mereka juga terafiliasi dengan asosiasi-asosiasi bisnis. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan siapa yang diwakili oleh mereka, dan untuk siapa omnibus law Cipta Kerja itu,” kata dia.

Merah menilai, konflik kepentingan terlihat jelas dengan pasal-pasal yang dihasilkan, pasal-pasal yang dinilai menguntungkan oligarki.

Baca juga: Setahun Jokowi dan Pidatonya soal Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Ia mencontohkan, penambahan pasal 128 A dalam UU Cipta Kerja versi 812 halaman yang menyatakan bahwa bagi pelaku usaha yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah batu bara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara yakni pengenaan royalti sebesar nol persen.

Royalti merupakan iuran yang wajib dibayarkan pengusaha kepada negara setelah mengeruk sumber daya mineral dan batu bara. Royalti merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Pasal insentif royalti nol persen kepada perusahaan tambang batu bara yang melakukan peningkatan nilai tambah, pasal pemanfaatan ruang laut untuk industri batu bara, pasal pemutihan kejahatan kehutanan, ini semua ingin menyelamatkan mereka ini,” papar Merah.

“Ini menjelaskan duduk perkaranya, bahwa memang omnibus law ini bukan untuk rakyat, tapi untuk oligarki bisnis yang menopang kuasa poltik mereka selama ini,” tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025 Dorong Kesejahteraan Jurnalis

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 30.911 Ekor Benih Lobster Surabaya-Singapura

Nasional
Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Airlangga Tegaskan Golkar Solid, Tak Ada Friksi Internal

Nasional
Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Azyumardi Azra Dilantik Jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025, Ini Susunan Anggotanya

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Bersatu Penuhi Syarat Ajukan Capres

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Airlangga Minta Kader Golkar Implementasikan Kerja Sama dengan PAN-PPP hingga ke Desa

Nasional
Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Kejagung Dalami Pihak Lain di Kemendag yang Berkomunikasi dengan Tersangka Korupsi Izin Ekspor

Nasional
Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Survei SMRC: 76,7 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi

Nasional
Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Dirjen Dukcapil Ajak ASN Bantu Penyandang Disabilitas Akses Layanan Adminduk

Nasional
Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos 'Robot Trading' Evotrade

Polri Sita Lamborghini hingga Mini Cooper Bos "Robot Trading" Evotrade

Nasional
Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.