Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnibus Law UU Cipta Kerja

Kompas.com - 22/10/2020, 15:28 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara webinar virtual yang bertajuk Investasi Negara-Negara Islam di Indonesia, Jakarta, Kamis (1/10/2020).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa salah satu pencetus lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah dirinya.

Beleid yang diyakini pemerintah dapat menyederhanakan aturan yang tumpang tindih itu sengaja dibuat agar regulasi yang ada lebih efisien.

“Ini jujur, teman-teman sekalian, sayalah yang mulai mencetuskan omnibus law Cipta Kerja. Waktu saya Menko Polhukam,” kata Luhut dalam webinar Outlook 2021: The Year of Opportunity, Rabu (21/10/2020), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Baca juga: Komnas Perempuan Rekomendasikan Pemerintah Koreksi UU Cipta Kerja

Luhut diketahui menjabat posisi Menko Polhukam pada medio Agustus 2015 hingga Juli 2016, setelah sebelumnya menggantikan posisi Tedjo Edhy Purdijatno.

Menurut Luhut, pembahasan mengenai omnibus law berawal ketika pemerintah melihat kekkacaubalauan peraturan yang telah dimiliki.

“Saya melihat, betapa semrawutnya UU, peraturan kita yang ada sekian puluh itu, satu sama lain saling tumpang tindih atau saling mengunci. Sehingga kita tidak bisa jalan dengan lancar,” kata dia, seperti dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Buruh Demo di Gedung DPRD Kalsel

Dampaknya, ia mengatakan, praktik korupsi menjadi lebih tinggi. Selain itu, inefisiensi juga terjadi dimana-mana lantaran aturan yang acak-acakan.

“Nah, waktu itu saya kumpulkan Pak Mahfud (MD), juga Pak Jimmly Asshiddiqie, Pak Seno Adji, Pak Sofyan Djalil, dan dari kantor saya ada Pak Lambok. Kita mendiskusikan gimana caranya karena kalau satu persatu UU direvisi itu tidak tahu sampai kapan selesainya,” ucapnya.

Saat itu, ia menambahkan, Sofyan yang pernah mengenyam pendidikan di Amerika Serikat menjelaskan gagasan omnibus law untuk menyederhanakan aturan. Tujuannya, untuk menyelaraskan isi aturan yang sudah ada agar tidak saling mengikat satu dengan yang lain.

Baca juga: Ada Demo Tolak UU Cipta Kerja, Transjakarta Berlakukan Modifikasi 6 Rute Layanan

“Nah itu kemudian karena kesibukan sana-sini, belum terjadi. Baru mulai dibicarakan kembali oleh Presiden akhir tahun lalu dan itulah jadi buahnya sekarang. Jadi proses panjang, bukan proses tiba-tiba,” ucapnya.

Artikel ini telah tayang sebelumnya di Kontan.co.id dengan judul “Menko Luhut Mengaku Sebagai Pencetus Omnibus Law Cipta Kerja, Ini Latar Belakangnya” dan Tribunnews.com dengan judul “Luhut Mengaku Jadi Inisiator Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ajak Diskusi Mahfud MD dan Sofyan Djalil



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK: Kami Sudah Mendeteksi Sejak Awal

Nasional
Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Mensos Juliari Batubara Tiba di Gedung KPK

Nasional
KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

KPK: Sejak Awal Pandemi, Kami Sudah Ingatkan Kemensos untuk Hati-hati Terkait Bansos

Nasional
Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: Tujuh Koper Hingga Uang Tunai

Barang Bukti Kasus Dugaan Suap Bansos Kemensos: Tujuh Koper Hingga Uang Tunai

Nasional
Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Selain Rupiah, Dalam OTT Terkait Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 KPK Amankan Uang Dollar AS dan Singapura

Nasional
Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Begini Konstruksi Kasus Dugaan Suap Bansos Penanganan Covid-19 yang Menjerat Mensos Juliari

Nasional
Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

KPK Tahan 3 Tersangka Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, Mensos Juliari Masih Diburu

Nasional
Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19 di Kemensos, KPK Tetapkan 5 Tersangka

Nasional
OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

OTT Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19, KPK Amankan 6 Orang

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid, KPK Minta Mensos Juliari Batubara Serahkan Diri

Nasional
KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19

Nasional
PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Nasional
Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Bawaslu: Masih Ada 47 Kabupaten/Kota yang Bermasalah Soal Distribusi Logistik Pilkada

Nasional
Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Pimpinan Komisi II Minta KPU Pertimbangkan Kembali Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X