Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kompas.com - 23/10/2020, 07:31 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Ariani Soekanwo menyebut, pemilih disabilitas belum terbiasa dengan kampanye daring pada gelaran pemilihan.

Sementara pada Pilkada 2020, pasangan calon kepala daerah, partai politik maupun tim sukses calon dianjurkan berkampanye daring akibat pandemi Covid-19.

Ariani berharap kampanye daring dirancang dengan sejumlah penyesuaian agar dapat diikuti pemilih disabilitas.

Baca juga: Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

"Kampanye yang melalui daring itu juga membutuhkan penyesuaian dari teman-teman disabilitas," kata Ariani dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

"Mungkin mereka belum terbiasa dengan daring dan juga bagaimana mereka masih menyesuaikan cara-cara ini," tuturnya.

Tak hanya itu, Ariani juga berharap sosialisasi pemungutan suara yang mulai digencarkan penyelenggara pemilu dan menginformasikan tata cara pemilihan bagi pemilih disabilitas.

Sebab, dengan adanya pandemi Covid-19, ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib diterapkan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

 

Namun demikian, ada protokol kesehatan yang dikecualikan bagi pemilih disabilitas untuk memudahkan mereka menggunakan hak pilih.

"Mohon diterangkan, diinformasikan juga bagaimana disabilitas itu nantinya di TPS, diperbolehkan juga tuna netra hanya pada saat meraba itu tidak perlu pakai sarung tangan, cukup hand sanitizer saja, kemudian setelah selesai mencuci tangannya," ujar Ariani.

"Jadi prosedur-prosedur untuk disabilitas pun juga disuarakan, diinformasikan, dikampanyekan di televisi," tuturnya.

Baca juga: KPU: Kampanye Daring Baru 4 Persen, Kegiatan Tatap Muka Masih Masif

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

KPU Diminta Batalkan Rencana Pemberian Suara Langsung oleh Pasien Covid-19

Nasional
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Perludem Nilai Rencana Petugas KPPS Datangi Pasien Covid-19 ke RS Sangat Berisiko

Nasional
Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Berkaca Dampak Libur Panjang, IAKMI Prediksi Ada Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada

Nasional
Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Ketum PPNI: 75 Persen Perawat Meninggal Akibat Covid-19 Bertugas di Kamar Rawat Inap

Nasional
Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Ini Pesan IDI Buat Anda yang Masih Tak Percaya Covid-19

Nasional
IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

IDI: Sejak Maret 2020, Total 342 Petugas Medis Wafat karena Covid-19

Nasional
Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Cagub Sumbar Mulyadi Jadi Tersangka Tindak Pidana Pemilu

Nasional
Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Jelang Pemungutan Suara, Bertambah Jumlah Daerah Penyelenggara Pilkada Berstatus Zona Merah

Nasional
Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Peneliti LIPI: UU Otsus Berhasil bagi Pemerintah, Gagal Menurut Rakyat Papua

Nasional
OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

OTT KPK, Pejabat Kemensos Ditangkap Bersama Sejumlah Orang

Nasional
Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Ditangkap KPK, Pejabat Kemensos Diduga Terima Gratifikasi Program Bansos Covid-19

Nasional
Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Perludem Soroti Rencana KPU Kirim Petugas ke RS untuk Fasilitasi Pemilih Covid-19

Nasional
OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

OTT, KPK Tangkap Pejabat Kemensos

Nasional
Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Panggil Dubes Inggris, Kemenlu Sampaikan Protes Keras soal Benny Wenda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X