Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kompas.com - 23/10/2020, 07:31 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Disabilitas Ariani Soekanwo menyebut, pemilih disabilitas belum terbiasa dengan kampanye daring pada gelaran pemilihan.

Sementara pada Pilkada 2020, pasangan calon kepala daerah, partai politik maupun tim sukses calon dianjurkan berkampanye daring akibat pandemi Covid-19.

Ariani berharap kampanye daring dirancang dengan sejumlah penyesuaian agar dapat diikuti pemilih disabilitas.

Baca juga: Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

"Kampanye yang melalui daring itu juga membutuhkan penyesuaian dari teman-teman disabilitas," kata Ariani dalam sebuah diskusi daring, Kamis (22/10/2020).

"Mungkin mereka belum terbiasa dengan daring dan juga bagaimana mereka masih menyesuaikan cara-cara ini," tuturnya.

Tak hanya itu, Ariani juga berharap sosialisasi pemungutan suara yang mulai digencarkan penyelenggara pemilu dan menginformasikan tata cara pemilihan bagi pemilih disabilitas.

Sebab, dengan adanya pandemi Covid-19, ada sejumlah protokol kesehatan yang wajib diterapkan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).

Baca juga: Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

 

Namun demikian, ada protokol kesehatan yang dikecualikan bagi pemilih disabilitas untuk memudahkan mereka menggunakan hak pilih.

"Mohon diterangkan, diinformasikan juga bagaimana disabilitas itu nantinya di TPS, diperbolehkan juga tuna netra hanya pada saat meraba itu tidak perlu pakai sarung tangan, cukup hand sanitizer saja, kemudian setelah selesai mencuci tangannya," ujar Ariani.

"Jadi prosedur-prosedur untuk disabilitas pun juga disuarakan, diinformasikan, dikampanyekan di televisi," tuturnya.

Baca juga: KPU: Kampanye Daring Baru 4 Persen, Kegiatan Tatap Muka Masih Masif

Menurut Ariani, pihaknya telah beberapa kali mengikuti simulasi pemungutan suara yang digelar KPU. Hasilnya, masih ada sejumlah hal yang dinilai menyulitkan pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih mereka.

Misalnya, untuk pemilih disabilitas pengguna kursi roda, aturan penggunaan sarung tangan plastik selama di TPS dianggap menyulitkan. Sebab, kursi roda sukar dijalankan dengan tangan terbungkus plastik.

Dalam beberapa simulasi, pemilih disabilitas juga sulit menjalankan kursi roda karena TPS didirikan di lapangan berumput. Mereka bahkan harus meminta bantuan orang lain untuk mendorong kursi roda karena tak mampu menjalankannya sendiri.

Menurut Ariani, jika terjadi hujan, pemilih ini akan semakin kesulitan menjalankan kursi roda karena tanah menjadi becek.

"Kalau kami sarankan, tentunya lebih baik (TPS) di lapangan di tempat yang rata, yang tidak berumput tebal ataupun yang tidak berbatu-batu. Kalau tempat yang landai, seperti di lapangan tenis, lapangan badminton itu kan kalau hujan tidak becek, dan itu rata, memudahkan untuk kursi roda," kata dia.

Baca juga: Bawaslu: Belum Ada Paslon Pilkada Banten Manfaatkan Kampanye Daring

 

Ariani menyebut, pemilih disabilitas tuli juga berpotensi mengalami kesulitan. Sebab, kewajiban penggunaan masker di TPS menutup kemungkinan pemilih ini menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.

Oleh karenanya, diusulkan agar pemilih disabilitas tuli dibekali alat tulis selama di TPS sehingga dapat berkomunikasi melalui tulisan.

Selain itu, pemilih disabilitas netra juga disebut kesulitan dengan adanya kewajiban penggunaan sarung tangan plastik di TPS. Sebab, jari-jari pemilih menjadi tidak sensitif membaca huruf braille di bilik suara.

"Kemudian juga kita minta bahwa dianjurkan untuk disabilitas netra itu supaya pergi bersama keluarga. Jadi mereka harus didampingi, tidak mungkin disabilitas netra itu berjalan di TPS sendiri, dan untuk digandeng orang lain itu juga riskan," kata dia.

Baca juga: Belum Optimal, KPU Dorong Kampanye Daring Diutamakan 

Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com