Tak Hanya Covid-19, Jokowi Juga Dinilai Menghadapi Pagebluk Oligarki

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyoroti peringatan satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Menurut Ari, pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini menghadapi dua pagebluk atau wabah sekaligus. Apa saja?

"Yang pertama adalah pagebluk virus corona, itu pasti," kata Ari, dalam diskusi "Setahun Jokowi-Maruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi", Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf: Pernyataan Kontroversial hingga Prediksi Puncak Pandemi Covid-19

Kendati pagebluk Covid-19 ini menghantam semua lini kehidupan dan menghasilkan krisis multi dimensi, namun menurut Ari, bukanlah keadaan khusus di Indonesia saja.

Sebab, keadaan ini juga dialami oleh banyak negara karena menjadi wabah global.

Ari mengatakan, yang tak kalah penting yakni pagebluk kedua, yaitu pagebluk oligarki.

"Saya melihat ada pagebluk oligarki yang semakin menguat di lingkar pemerintahan dan demokrasi kita selama satu tahun terakhir," ujar Ari.

Baca juga: RUU Cipta Kerja Disahkan, Sekjen MUI: Perpolitikan Kita Dikuasai Oligarki

Menurut dia, saat ini demokrasi di Indonesia sedang mengalami ujian yang cukup berat seiring dengan perjalanan membangun pemerintahan yang kuat.

Ia mencontohkan bagaimana minimnya komunikasi presiden saat terjadi unjuk rasa terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja itu memang menuai penolakan sejak masih berwujud RUU. Bahkan, polemik bertambah karena hingga saat ini belum diketahui isi draf final UU Cipta Kerja.

"Bagaimana pandemi oligarki ketika misalnya omnibus law ini menggelinding, ketika suara kontroversi dan polemik terjadi di mana-mana, Kita bisa melihat bagaimana sebenarnya kelompok kepentingan, kekuasaan, dan kemudian partai politik dan istana ketika masa buruh dan mahasiswa berdemonstrasi," kata dia.

Baca juga: LBH Jakarta Sebut RUU Omnibus Law Hanya untuk Kepentingan Oligarki

Selain itu, pagebluk oligarki ini, menurut Ari, juga menyebabkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kewalahan ketika menghadapi pagebluk Covid-19.

Ia menilai, komunikasi politik cukup buruk dalam hal mengendalikan pandemi Covid-19 dan tidak terjadi efektifitas hubugan pemerintahan antara pusat dan daerah.

"Pemerintahan yang kuat itu tidak terjadi, pemerintahan yang efektif tidak berjalan antara pemerintah pusat dan daerah bagaimana menghadapi pandemi," tutur dia.