RUU Cipta Kerja Disahkan, Sekjen MUI: Perpolitikan Kita Dikuasai Oligarki

Kompas.com - 06/10/2020, 09:57 WIB
Sekjen MUI Anwar Abbas KOMPAS.com / DANI PRABOWOSekjen MUI Anwar Abbas
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyesalkan sikap para politisi di DPR yang menyetujui disahkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di tengah gelombang penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Menurut dia, pengesahan RUU itu menjadi UU menunjukkan bahwa para politikus di Senayan lebih mendengarkan aspirasi segelintir orang dibandingkan masyarakat banyak yang memilih mereka.

Pasalnya, UU Cipta Kerja dinilai lebih banyak mengakomodasi kepentingan pemodal dibandingkan masyarakat umum.

"Jadi kesan bahwa dunia perpolitikan kita sekarang sudah dikuasai oligarki politik semakin tampak dengan jelas," kata Anwar di Jakarta, Senin (5/10/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, AHY Minta Maaf Partai Demokrat Tak Cukup Suara

Ia menilai, para wakil rakyat di DPR kini banyak yang tersandera. Sehingga, mereka cenderung tidak berani menyuarakan kepentingan publik yang lebih luas, yang sering berseberangan dengan kepentingan pimpinan partai politik.

Hal itu diakibatkan karena kekhawatiran mereka atas pergantian antar waktu (PAW) yang mungkin dilakukan oleh pimpinan partai politik bila mereka menunjukkan sikap berbeda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sehingga akhirnya para angota DPR tersebut lebih mendengarkan keinginan pimpinan partainya daripada mendengarkan keinginan rakyatnya," ucapnya.

Ia menambahkan, pembahasan RUU Cipta Kerja yang berjalan cepat, sarat dengan kepentingan.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR hanya butuh waktu tujuh bulan untuk menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi UU.

Baca juga: Saat DPR Percepat Pengesahan RUU Cipta Kerja dan Abaikan Suara Rakyat

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas menyebut, setidaknya butuh 64 kali rapat antara pemerintah dan DPR hingga akhirnya pembahasan RUU ini rampung.

Supratman juga mengungkapkan pembahasan RUU Cipta Kerja itu dilakukan hampir setiap hari, bahkan tetap dilaksanakan meski tengah memasuki masa reses DPR.

"Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari, bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR," kata Supratman saat membacakan laporan dalam Rapat Paripurna DPR beragendakan pengesahan RUU Cipta Kerja yang disiarkan Kompas TV, Senin (5/10/2020).

Dalam pengambilan keputusan kemarin, hanya dua fraksi yang menyatakan menolak disahkannya RUU ini menjadi UU, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Demokrat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Calon Hakim Agung Paparkan Penyebab Banyaknya Pengajuan Kasasi ke MA

Calon Hakim Agung Paparkan Penyebab Banyaknya Pengajuan Kasasi ke MA

Nasional
Satgas: Kematian Pasien Covid-19 Usia 0-2 Tahun Naik Drastis pada Juli 2021

Satgas: Kematian Pasien Covid-19 Usia 0-2 Tahun Naik Drastis pada Juli 2021

Nasional
Selalu Terpilih Jadi Ketum PDI-P, Megawati: Apa Dipikir Enggak Capek? Ya Capeklah

Selalu Terpilih Jadi Ketum PDI-P, Megawati: Apa Dipikir Enggak Capek? Ya Capeklah

Nasional
RUU PKS Dinilai Jadi Instrumen Terciptanya Kesetaraan Gender

RUU PKS Dinilai Jadi Instrumen Terciptanya Kesetaraan Gender

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Nasional
Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Nasional
UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

Nasional
Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Nasional
UPDATE: Tambah 34.251, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 2.907.920 Orang

UPDATE: Tambah 34.251, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 2.907.920 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X