Prabowo menuturkan, makanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Baginya, negara yang merdeka tidak memiliki arti jika masyarakatnya sendiri tidak bisa makan.
"Jadi makanya, pangan itu sering disebutkan sebagai senjata. Food is weapon and weapon is a food," kata dia.
Karena itu, Prabowo menegaskan, proyek food estate yang kini tengah dikerjakan pemerintah adalah program yang penting demi pertahanan negara.
Kerahkan prajurit TNI
Ketua Tim Program Badan Cadangan Logistik Strategis Provinsi Bengkulu Kolonel Laut Joni Agoesta menyebut perkebunan singkong tersebut nantinya akan dikelola oleh TNI.
Pengelolaan oleh TNI itu akan bekerja sama dengan Pemprov Bengkulu dan juga melibatkan masyarakat melalui proses rekrutmen.
Nantinya, kata dia, masyarakat yang memenuhi persyaratan akan dibekali pendidikan dasar militer dan pengetahuan tentang pertanian terlebih dahulu.
Baca juga: Mengulas Proyek Besar Prabowo, Kerahkan Prajurit TNI Menanam Singkong
"Iya nantinya pengelolaan perkebunan singkong ini dilakukan oleh TNI dan tentunya bersama-sama dengan masyarakat," kata dia, Senin (21/9/2020).
Ia menambahkan, rencana penanaman singkong berskala besar ini merupakan bagian dari program ketahanan nasional.
"Pangan sebagai salah satu pilar utama dalam ketahanan negara, salah satu upaya penyediaan lumbung pangan itu adalah dengan penanaman singkong ini," ujarnya.
Pertimbangkan aspek keberlanjutan ekologi
Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa melihat kunci keberhasilan proyek food estate ada pada keberlanjutan dari segala aspek, khususnya aspek ekonomi, sosial dan ekologi.
"Jangan sampai ketika Indonesia memperingati kemerdekaan ke-100 justru terperangkap oleh krisis pangan, karena proyek food estate tidak mempertimbangkan keberlanjutannya, baik keberlanjutan ekologi, sosial maupun ekonomi," tegas Edi dalam keterangannya, melansir laman IPB, Selasa (15/9/2020).
Baca juga: IPB: Food Estate Perlu Pertimbangkan Aspek Keberlanjutan Ekologi dan Ekonomi
Edi menyarankan proyek food estate dibangun dengan landasan kuat, antara lain menyelesaikan koordinasi antar lembaga, ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat dan memadai serta kesiapan sumber daya manusia.
"Koordinasi antar lembaga ini penting dilakukan baik di pusat maupun daerah. Bila koordinasi tidak terlaksana, maka bisa menjadi penghalang dalam merealisasikan program food estate, seperti tumpang tindih peran dan tidak efisien dalam bekerja," kata dia.
"Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga harus diikutkan supaya bisa memberikan peran di dalamnya," jelas dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.