Setahun Jokowi-Ma'ruf: Menhan Prabowo dan Proyek "Food Estate"

JAKARTA, KOMPAS.com - Hampir genap satu tahun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bergabung dalam Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo dapat dibilang mendapat kepercayaan yang cukup besar dari lawan politiknya pada Pilpres 2014 dan 2019 itu.

Pasalnya, Presiden Jokowi tak sekadar menugasi Prabowo untuk mengurusi sektor pertahanan, melainkan juga terkait proyek food estate atau lumbung pangan nasional.

Bahkan, Jokowi menunjuk Prabowo sebagai leading sector proyek ini.

Namun, belakangan Prabowo menegaskan keterlibatannya dalam proyek lumbung pangan nasional hanya sekadar pendukung dan Kementerian Pertanian sebagai leading sector.

"Saya diberi tugas tanggal 9 Juli lalu, ditugaskan untuk mem-backup, mendukung menteri lain yang berkaitan dengan pertanian. Utamanya menteri pertanian. Ini tugas pokok beliau," kata Prabowo dalam keterangan pers seusai rapat terbatas dengan Jokowi, Rabu (23/9/2020).

Pemerintah tengah memprioritaskan proyek ini di wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulau Pisau. Kemudian di Sumatera Utara, food estate dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam pelaksanaan proyek ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) akan fokus menanam singkong. Sementara bahan pangan lainnya dipegang oleh Kementerian Pertanian (Kementan).

Kemenhan sudah meminta Pemprov Bengkulu menyiapkan sekitar 30.000 ribu hektare lahan untuk ditanami singkong. Dari permintaan luas lahan itu juga Prabowo menargetkan lumbung pangan ini bisa mencapai 30.000 hektare lahan singkong pada 2021.

"Selanjutnya meningkat terus sampai 1,4 juta hektar (lahan singkong) di akhir 2025," ujar Prabowo.

Strategi perang

Prabowo secara gamblang mengatakan lumbung pangan merupakan salah satu strategi ketahanan pangan negara dalam menghadapi perang.

Bahkan, Prabowo menyebut jika ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penentu menang dan kalahnya negara dalam sebuah peperangan.

"Dalam sejarah perang, ada pihak kalah dan menang. Selain kalah senjata, taktik dan kepanglimaan, juga kalah makan, makanan habis," ujar Prabowo dalam video yang dirilis DPP Gerindra, Selasa (13/10/2020).

"Yang ini banyak makanan, yang ini enggak punya makanan. Yang enggak punya makan, kalah. Tentara mau beraninya bukan main, kalau enggak makan bagaimana?" sambung dia.

Prabowo menuturkan, makanan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Baginya, negara yang merdeka tidak memiliki arti jika masyarakatnya sendiri tidak bisa makan.

"Jadi makanya, pangan itu sering disebutkan sebagai senjata. Food is weapon and weapon is a food," kata dia.

Karena itu, Prabowo menegaskan, proyek food estate yang kini tengah dikerjakan pemerintah adalah program yang penting demi pertahanan negara.

Kerahkan prajurit TNI

Ketua Tim Program Badan Cadangan Logistik Strategis Provinsi Bengkulu Kolonel Laut Joni Agoesta menyebut perkebunan singkong tersebut nantinya akan dikelola oleh TNI.

Pengelolaan oleh TNI itu akan bekerja sama dengan Pemprov Bengkulu dan juga melibatkan masyarakat melalui proses rekrutmen.

Nantinya, kata dia, masyarakat yang memenuhi persyaratan akan dibekali pendidikan dasar militer dan pengetahuan tentang pertanian terlebih dahulu.

"Iya nantinya pengelolaan perkebunan singkong ini dilakukan oleh TNI dan tentunya bersama-sama dengan masyarakat," kata dia, Senin (21/9/2020).

Ia menambahkan, rencana penanaman singkong berskala besar ini merupakan bagian dari program ketahanan nasional.

"Pangan sebagai salah satu pilar utama dalam ketahanan negara, salah satu upaya penyediaan lumbung pangan itu adalah dengan penanaman singkong ini," ujarnya.

Pertimbangkan aspek keberlanjutan ekologi

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Edi Santosa melihat kunci keberhasilan proyek food estate ada pada keberlanjutan dari segala aspek, khususnya aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

"Jangan sampai ketika Indonesia memperingati kemerdekaan ke-100 justru terperangkap oleh krisis pangan, karena proyek food estate tidak mempertimbangkan keberlanjutannya, baik keberlanjutan ekologi, sosial maupun ekonomi," tegas Edi dalam keterangannya, melansir laman IPB, Selasa (15/9/2020).

Edi menyarankan proyek food estate dibangun dengan landasan kuat, antara lain menyelesaikan koordinasi antar lembaga, ketersediaan sarana dan prasarana yang tepat dan memadai serta kesiapan sumber daya manusia.

"Koordinasi antar lembaga ini penting dilakukan baik di pusat maupun daerah. Bila koordinasi tidak terlaksana, maka bisa menjadi penghalang dalam merealisasikan program food estate, seperti tumpang tindih peran dan tidak efisien dalam bekerja," kata dia.

"Lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga harus diikutkan supaya bisa memberikan peran di dalamnya," jelas dia.