Kompas.com - 18/10/2020, 14:55 WIB
Sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOSejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). Halte transjakarta, alat berat, pos polisi, kendaraan dirusak dan dibakar massa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut, setiap aksi demonstrasi rawan ada pihak yang menunggangi.

Adi pun meyakini bahwa unjuk rasa menolak omnibus law Undang-undang Cipta Kerja beberapa waktu lalu ditunggangi pihak tertentu.

"Tidak mungkin aksi demonstrasi itu tidak ditunggangi, pasti ditunggangi," kata Adi dalam sebuah diskusi virtual, Minggu (18/10/2020).

"Siapa yang menunggangi? Bisa teman kelas, bisa teman kost, bisa aktivis mahasiswa, bisa juga segelintir elite yang kemudian punya kepentingan dengan Undang-undang Cipta Kerja ini," tuturnya.

Baca juga: Kontras Catat 20 Aduan Tindak Kekerasan Aparat Saat Demo Selasa Lalu

Menurut Adi, sebenarnya tak ada yang salah dengan mobilisasi massa saat aksi unjuk rasa.

Sebab, demonstrasi sejatinya merupakan aktivitas politik yang membutuhkan mobilisasi dukungan seperti fasilitas transportasi atau logistik.

Dia menilai, menjadi salah ketika massa yang dimobilisasi adalah yang tak paham perihal undang-undang yang mereka tolak. Bahkan, kerap kali massa dikerahkan untuk berbuat kerusuhan.

"Ada sebenarnya aktor intelektual yang mencoba untuk memberikan kesadaran palsu dengan memprovokasi emosi mahasiswa, emosi masyarakat yang masih belajar untuk melakukan satu protes dan perlawanan," ujar Adi.

Baca juga: Kontras Ungkap 7 Bentuk Kekerasan Polisi di Demo UU Cipta Kerja di Surabaya

Adi menilai, munculnya anarkisme dalam aksi massa merupakan bagian dari strategi pihak tertentu untuk mendelegitimasi pemerintah. Hal ini juga dimaksudkan untuk menaikkan eskalasi perlawanan.

Jika eskalasi isu ini meningkat, secara nasional bahkan internasional akan memberikan perhatian.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Soal Perbedaan Waktu Imsak, Muhammadiyah: Jangan Jadi Konflik di Negara Demokrasi

Nasional
Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Satgas: Zona Merah Covid-19 Terus Bertambah, Terbanyak di Bali

Nasional
RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

RI Tuan Rumah KTT G20, Menteri PPPA Tegaskan Komitmen Pemberdayaan Perempuan

Nasional
Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Jadwal Imsak dan Subuh Muhammadiyah 8 Menit Lebih Lama dari Pemerintah, Ini Penjelasannya

Nasional
AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

AD/ART Partai Demokrat Digugat ke PN Jakarta Pusat

Nasional
KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

KNKT Berhasil Unduh Data CVR Pesawat Sriwijaya Air SJ 182

Nasional
MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

MUI Wajibkan Penderita Covid-19 Jalani Ibadah Ramadan di Rumah

Nasional
Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Soal Pengajuan Merek Partai Demokrat oleh SBY, Dirjen Kekayaan Intelektual: Kemungkinan Ditolak

Nasional
Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Satgas Minta Generasi Muda Bantu Lansia Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Survei Capres 2024 KedaiKopi: Elektabilitas Gita Wirjawan Tertinggi di Kalangan Ekonom

Nasional
ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

ASN Bisa Kerja 6 Jam dari Rumah Saat Ramadhan, Ini Panduannya Menurut SE Menpan RB

Nasional
Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Tingginya Elektabilitas Prabowo Dinilai Wajar, Dua Kali Jadi Calon Presiden

Nasional
Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Elektabilitas Tertinggi untuk Capres Non-Parpol, Susi Pudjiastuti: Surveinya Iseng

Nasional
Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Fatwa MUI: Buka Bersama di Masjid hingga Kantor Boleh Asal Taati Prokes

Nasional
Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Kapolri: Sudah Bukan Saatnya Kita Tutup-tutupi Permasalahan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X