Wapres: Pemerintah Dorong Asuransi Syariah Tak Menginduk ke Asuransi Konvensional

Kompas.com - 16/10/2020, 18:59 WIB
Wapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mendorong asuransi syariah menjadi asuransi mandiri yang tidak menginduk ke asuransi konvensional.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Apalagi saat ini pertumbuhan asuransi syariah dinilainya berkembang cukup pesat, termasuk reasuransi syariah.

"Apabila asuransi syariah sudah baik, sudah cukup, maka supaya diberi kesempatan untuk mandiri, tidak lagi menginduk di asuransi konvensional. Kita dorong juga menjadi asuransi besar sendiri," ujar Ma'ruf di salah satu acara televisi, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Wapres Minta Pelaku Asuransi Syariah Jaga Kesesuaian Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Oleh karena itu, kata dia, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait asuransi syariah tersebut penting dilakukan.

Terutama agar mereka memberi perhatian terhadap masalah asuransi baik syariah maupun konvensional.

"Artinya (asuransi) bagian yang harus jadi tatanan hidup masyarakat untuk menyiapkan hari esok yang lebih baik," kata dia.

Tak hanya itu, perbaikan regulasi juga diperlukan dan kemudahan-kemudahan dalam mengakses asuransi pun terus didorong melalui otoritas jasa keuangan (OJK).

Baca juga: Mengenal Asuransi Syariah

Tujuannya agar asuransi memperoleh kesempatan yang lebih besar.

Adapun asuransi syariah disebutkan Ma'ruf sudah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bahkan, kata dia, para pengawas syariahnya telah ditempatkan di masing-masing perusahaan asuransi syariah.

"Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, fatwanya dari DSN-MUI bahkan dewan pengawas syariahnya sehingga sudah tidak masalah lagi, tidak jadi sesuatu yang kontroversi. Artinya dalam sistem asuransi syariah di Indonesia sudah clear, tidak ada masalah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X