Wapres: Pemerintah Dorong Asuransi Syariah Tak Menginduk ke Asuransi Konvensional

Kompas.com - 16/10/2020, 18:59 WIB
Wapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWapres Maruf Amin saat meresmikan universitas yang mengusung pembelajaran penuh secara daring pertama di Indonesia, Universitas Siber Asia, Selasa (22/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan mendorong asuransi syariah menjadi asuransi mandiri yang tidak menginduk ke asuransi konvensional.

Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Apalagi saat ini pertumbuhan asuransi syariah dinilainya berkembang cukup pesat, termasuk reasuransi syariah.

"Apabila asuransi syariah sudah baik, sudah cukup, maka supaya diberi kesempatan untuk mandiri, tidak lagi menginduk di asuransi konvensional. Kita dorong juga menjadi asuransi besar sendiri," ujar Ma'ruf di salah satu acara televisi, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Wapres Minta Pelaku Asuransi Syariah Jaga Kesesuaian Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Oleh karena itu, kata dia, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait asuransi syariah tersebut penting dilakukan.

Terutama agar mereka memberi perhatian terhadap masalah asuransi baik syariah maupun konvensional.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya (asuransi) bagian yang harus jadi tatanan hidup masyarakat untuk menyiapkan hari esok yang lebih baik," kata dia.

Tak hanya itu, perbaikan regulasi juga diperlukan dan kemudahan-kemudahan dalam mengakses asuransi pun terus didorong melalui otoritas jasa keuangan (OJK).

Baca juga: Mengenal Asuransi Syariah

Tujuannya agar asuransi memperoleh kesempatan yang lebih besar.

Adapun asuransi syariah disebutkan Ma'ruf sudah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bahkan, kata dia, para pengawas syariahnya telah ditempatkan di masing-masing perusahaan asuransi syariah.

"Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, fatwanya dari DSN-MUI bahkan dewan pengawas syariahnya sehingga sudah tidak masalah lagi, tidak jadi sesuatu yang kontroversi. Artinya dalam sistem asuransi syariah di Indonesia sudah clear, tidak ada masalah," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri Hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X