Salin Artikel

Wapres: Pemerintah Dorong Asuransi Syariah Tak Menginduk ke Asuransi Konvensional

Hal tersebut, kata dia, dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Apalagi saat ini pertumbuhan asuransi syariah dinilainya berkembang cukup pesat, termasuk reasuransi syariah.

"Apabila asuransi syariah sudah baik, sudah cukup, maka supaya diberi kesempatan untuk mandiri, tidak lagi menginduk di asuransi konvensional. Kita dorong juga menjadi asuransi besar sendiri," ujar Ma'ruf di salah satu acara televisi, Jumat (16/10/2020).

Oleh karena itu, kata dia, sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait asuransi syariah tersebut penting dilakukan.

Terutama agar mereka memberi perhatian terhadap masalah asuransi baik syariah maupun konvensional.

"Artinya (asuransi) bagian yang harus jadi tatanan hidup masyarakat untuk menyiapkan hari esok yang lebih baik," kata dia.

Tak hanya itu, perbaikan regulasi juga diperlukan dan kemudahan-kemudahan dalam mengakses asuransi pun terus didorong melalui otoritas jasa keuangan (OJK).

Tujuannya agar asuransi memperoleh kesempatan yang lebih besar.

Adapun asuransi syariah disebutkan Ma'ruf sudah memiliki fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bahkan, kata dia, para pengawas syariahnya telah ditempatkan di masing-masing perusahaan asuransi syariah.

"Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, fatwanya dari DSN-MUI bahkan dewan pengawas syariahnya sehingga sudah tidak masalah lagi, tidak jadi sesuatu yang kontroversi. Artinya dalam sistem asuransi syariah di Indonesia sudah clear, tidak ada masalah," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2020/10/16/18590281/wapres-pemerintah-dorong-asuransi-syariah-tak-menginduk-ke-asuransi

Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke