Pusako: Tidak Boleh Ada Penambahan Kata dalam Undang-undang Setelah Rapat Paripurna

Kompas.com - 16/10/2020, 18:44 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR  Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras. Hafidz Mubarak AMenko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) didampingi Menkumham Yasonna Laoly (kedua kiri) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menerima laporan akhir dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi (bawah) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/10/2020). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi ( Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, perubahan terhadap draf undang-undang yang telah disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna hanya boleh dilakukan sebatas perbaikan teknis.

Hal itu ia katakan terkait adanya perubahan atas draf UU Cipta Kerja setelah Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

"Dalam pembentukan Undang-Undang jika kemudian sudah disahkan disetujui bersama maka boleh ada perbaikan yang sifatnya kesalahan penulisan clerical error , jadi tipo-tipo itu boleh," kata Feri dalam webinar bertajuk Bedah Cluster Omnibus Law Pendapat Para Ahli, Jumat (16/10/2020).

Baca juga: Pembahasan RUU Cipta Kerja Dinilai Cacat Prosedur karena Tertutup dari Publik

Namun, Feri menekankan bahwa, perubahan substansi seperti menambah frasa atau kalimat tidak diperbolehkan.

Menurut dia, perbaikan semacam itu akan mengubah makna dalam undang-undang yang telah disahkan sebelumnya.

"Tetapi kalau kemudian menambahkan kata, frasa, koma, tanda baca tidak diperbolehkan. Kenapa? karena artinya akan menimbulkan perbedaan makna," ujar dia.

Feri juga mengaku melihat banyak perubahan dalam draf UU Cipta Kerja. Namun ia tidak mengungkap lebih lanjut bagian mana saja yang berubah dalam UU Cipta Kerja setelah direvisi.

"Sangat menakjubkan bisa terjadi berbagai hal yang sangat berubah bahkan tidak hanya kata, frasa, kalimat juga terjadi penambahan beberapa bab yang kemudian diselipkan," ucapnya.

Baca juga: Serikat Pekerja: Kami Akan Terus Melawan sampai UU Cipta Kerja Dibatalkan

Draf UU Cipta Kerja telah disetujui oleh DPR dan pemerintah dalam Rapat Paripurna, Senin (5/10/2020).

Setelah disahkan, naskah UU Cipta Kerja sempat berubah bahkan beredar draf dalam berbagai versi jumlah halaman.

Saat ini draf UU Cipta Kerja yang telah disahkan dan direvisi dengan jumlah 812 halaman telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memastikan, tidak ada perubahan substansi dalam UU Cipta Kerja, meski jumlah halaman draf berubah.

"Kalau subtansi tidak ada yang berubah, saya jamin itu," kata Azis dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube DPR RI, Selasa (13/10/2020).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Menlu AS Mike Pompeo Kunjungi Indonesia Pekan Depan

Nasional
Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Dukung Gerakan Mahasiswa-Buruh, Fadli Zon: Parlemen Tak Mampu Lagi Kontrol Pemerintah

Nasional
Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Jumat Besok, Polri Panggil Ketua Komite Eksekutif KAMI sebagai Saksi

Nasional
KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh sebagai Tersangka Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 Oktober: Ada 164.346 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 22 Oktober: 43.928 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X