Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Kasus Aktif Covid-19 dan Angka Kematian Dokter yang Kian Meningkat

Kompas.com - 16/10/2020, 05:48 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Kendati kasus aktif Covid-19 masih meningkat, namun Wiku menyebut kontribusi 10 provinsi prioritas terhadap kasus aktif nasional cenderung menurun.

Kesepuluh provinsi prioritas itu, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Bali, dan Banten.

Wiku menjelaskan, pada 27 September lalu, kontribusi 10 provinsi ini pada kasus aktif nasional sebanyak 67,62 persen.

Baca juga: Kasus Aktif Covid-19 di Jawa Tengah Meningkat dalam 2 Pekan Terakhir

Kemudian pada 4 Oktober, 10 provinsi prioritas menyumbang 66,38 persen kasus aktif.

Lalu, pada 11 Oktober kembali mengalami penurunan di angka 65,64 persen.

"Ini adalah kabar baik dan perlu untuk terus ditekan. Sehingga persentase kontribusi kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini dapat semakin menurun," kata Wiku.

Wiku juga menyebut, angka kesembuhan pasien Covid-19 di 10 provinsi prioritas mengalami peningkatan.

Namun, ia mengakui kontribusi 10 provinsi prioritas terhadap kesembuhan nasional menurun.

Pada 27 september tercatat 79,35 persen dari kasus kesembuhan nasional berasal dari 10 provinsi prioritas.

Baca juga: Satgas Ingatkan 16 Daerah dengan Kasus Aktif Covid-19 Kurang dari 1.000 untuk Hati-hati

Kemudian angkanya menurun pada 4 Oktober menjadi 77,64 persen dan menjadi 76,81 persen pada 11 Oktober.

"Tigkat kesembuhan ini harus selalu ditingkatkan baik di 10 provinsi prioritas maupun di tingkat nasional. 10 provinsi priorotas diharapkan dapat berkontribusi lebih tinggi dalam angka kesembuhan nasional," ucap Wiku.

Masyarakat jangan terlena vaksin

Sebagaimana diketahui, pemerintah mengumumkan kerja sama dengan sejumlah perusahaan farmasi internasional dalam pengadaaan vaksin Covid-19, yakni Sinovac, Sinopharm, Cansino, dan AstraZeneca.

Kandidat vaksin Covid-19 dari keempat perusahaan tersebut tengah menjalani uji klinis tahap ketiga.

Pemerintah mengatakan vaksin Covid-19 siap diedarkan pada November.

Meski demikian, Wiku Adisasmito tetap meminta masyarakat tak terlena dengan rencana pengadaan vaksin Covid-19 oleh pemerintah.

Baca juga: Kota Bogor Dapat Jatah 200.000 Vaksin Covid-19, Bima Arya Sebut Tenaga Medis Jadi Prioritas

Ia mengingatkan, pandemi Covid-19 tak serta-merta selesai dengan adanya vaksin, sehingga masyarakat harus tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Walaupun vaksin akan dipersiapkan dan diproduksi dalam waktu jangka waktu yang dekat, kita tidak boleh terlena dengan ini," ucap Wiku.

Wiku menuturkan, solusi pengendalian Covid-19 bukan hanya vaksin, melainkan juga dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.

Ia mengatakan, penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, merupakan cara sederhana dalam mengendalikan wabah Covid-19. Kendati demikian, cara tersebut sangat efektif.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com