Kompas.com - 12/10/2020, 21:04 WIB
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memberikan sambutan gelaran Ketoprak Humor Virtual dalam rangka Harlah PKB ke-22, Jumat (24/7/2020) malam. Tangkapan layur akun Youtube DPP PKBKetua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memberikan sambutan gelaran Ketoprak Humor Virtual dalam rangka Harlah PKB ke-22, Jumat (24/7/2020) malam.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda hampir seluruh wilayah dunia telah membuat banyak pemerintahan gagap.

"Sebuah bencana yang nyaris tak terduga dan melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memporak-porandakan perekonomian dunia," kata Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam seminar daring bertajuk 'Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik : Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global', Senin (12/10/2020).

"Ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini," imbuh pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Baca juga: 3 Kartu Ini Wajib Dipromosikan Calon Kepala Daerah yang Diusung PKB

Muhaimin pun merujuk laporan United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) yang menyebut bahwa dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Bahkan, 395 juta orang diprediksi akan terjerumus ke kondisi kemiskinan ekstrem.

Di Indonesia sendiri, ia menambahkan, Covid-19 telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 1,63 juta orang. Sehingga, total penduduk miskin tercatat 26,42 juta.

"(Indonesia) meski masih tersok, kami sebagai bangsa dengan seluruh sumber daya yang kami miliki mencoba untuk bangkit. Hasilnya cukup menggembirakan," ucapnya.

Jika pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen, pada kuartal III-2020 kondisi ekonomi membaik meski masih mengalami pertumbuhan minus. Berdasarkan informasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 mencapai minus 2,9 persen hingga 1,1 persen.

Baca juga: Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Dalam mengatasi pandemi, Muhaimin menambahkan, partai politik memiliki peran penting terutama dalam meminimalisir dampak pandemi terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

"Posisi dan keberpihakan parpol amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan negara," kata dia.

PKB sendiri, imbuh dia, memiliki tiga titik tekan perjuangan politik dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan kemiskinan akibat Covid-19, yaitu di bidang pendidikan, pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Di sektor pendidikan, PKB menginisiasi Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren. Sedangkan di sektor pertanian, kebijakan yang terus didesak yaitu soal redistribusi aset, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai ke hilir.

Sedangkan di sektor ekonomi, ia menilai, pemerintah perlu memastikan untuk dapat membantu sektor ini. Pasalnya, hampir 97 persen tenaga kerja nasional berada di sektor ini.

Baca juga: Pilkada 2020, PKB Targetkan Menang di 12 Daerah di Jateng

Ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati oleh UMKM juga terbukti dapat menjadi penolong masalah ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. Prpol telah mendesak kepada negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp 123,46 triliun sebagai perlinundang sosial kepada UMKM," ucapnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Kemenkes: Lonjakan Kasus Covid-19 Bisa Terjadi jika Masyarakat Tak Kurangi Mobilitas

Nasional
Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Wapres: Pengembangan Wisata Halal Terhambat Rendahnya Literasi Masyarakat

Nasional
Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Ketum PA 212: Kami Tawarkan Ganti Biaya Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi Ditolak

Nasional
75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

75 Pegawai KPK Terancam Dipecat, Johan Budi: Alih Status ASN Harusnya Tak Berdampak

Nasional
Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Johan Budi Tak Setuju Tes Alih Status Berdampak Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nasional
Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Rapat Paripurna, Puan Lantik 2 Anggota DPR Pergantian Antarwaktu

Nasional
Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Survei LP3ES: 63,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Nasional
Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Tinggal Bermitra dengan Satu Kementerian, Anggota Komisi VII Usul Komisinya Dibubarkan

Nasional
Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X