Cak Imin : Banyak Pemerintahan Gagap Akibat Pandemi Covid-19

Kompas.com - 12/10/2020, 21:04 WIB
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memberikan sambutan gelaran Ketoprak Humor Virtual dalam rangka Harlah PKB ke-22, Jumat (24/7/2020) malam. Tangkapan layur akun Youtube DPP PKBKetua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, memberikan sambutan gelaran Ketoprak Humor Virtual dalam rangka Harlah PKB ke-22, Jumat (24/7/2020) malam.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar menilai, pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda hampir seluruh wilayah dunia telah membuat banyak pemerintahan gagap.

"Sebuah bencana yang nyaris tak terduga dan melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memporak-porandakan perekonomian dunia," kata Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam seminar daring bertajuk 'Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik : Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global', Senin (12/10/2020).

"Ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini," imbuh pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Baca juga: 3 Kartu Ini Wajib Dipromosikan Calon Kepala Daerah yang Diusung PKB

Muhaimin pun merujuk laporan United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) yang menyebut bahwa dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Bahkan, 395 juta orang diprediksi akan terjerumus ke kondisi kemiskinan ekstrem.

Di Indonesia sendiri, ia menambahkan, Covid-19 telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 1,63 juta orang. Sehingga, total penduduk miskin tercatat 26,42 juta.

"(Indonesia) meski masih tersok, kami sebagai bangsa dengan seluruh sumber daya yang kami miliki mencoba untuk bangkit. Hasilnya cukup menggembirakan," ucapnya.

Jika pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen, pada kuartal III-2020 kondisi ekonomi membaik meski masih mengalami pertumbuhan minus. Berdasarkan informasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 mencapai minus 2,9 persen hingga 1,1 persen.

Baca juga: Waketum PKB: Pilkada Tidak Perlu Ditunda, Rakyat Akan Menderita

Dalam mengatasi pandemi, Muhaimin menambahkan, partai politik memiliki peran penting terutama dalam meminimalisir dampak pandemi terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

"Posisi dan keberpihakan parpol amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan negara," kata dia.

PKB sendiri, imbuh dia, memiliki tiga titik tekan perjuangan politik dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan kemiskinan akibat Covid-19, yaitu di bidang pendidikan, pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Di sektor pendidikan, PKB menginisiasi Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren. Sedangkan di sektor pertanian, kebijakan yang terus didesak yaitu soal redistribusi aset, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai ke hilir.

Sedangkan di sektor ekonomi, ia menilai, pemerintah perlu memastikan untuk dapat membantu sektor ini. Pasalnya, hampir 97 persen tenaga kerja nasional berada di sektor ini.

Baca juga: Pilkada 2020, PKB Targetkan Menang di 12 Daerah di Jateng

Ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati oleh UMKM juga terbukti dapat menjadi penolong masalah ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. Prpol telah mendesak kepada negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp 123,46 triliun sebagai perlinundang sosial kepada UMKM," ucapnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Satgas: Pemda Jadi Kunci Agar Testing Covid-19 Maksimal

Nasional
UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

UPDATE: Sebaran 5.533 kasus Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Catat 1.166 Kasus Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X