Cak Imin : Banyak Pemerintahan Gagap Akibat Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai, pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda hampir seluruh wilayah dunia telah membuat banyak pemerintahan gagap.

"Sebuah bencana yang nyaris tak terduga dan melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memporak-porandakan perekonomian dunia," kata Muhaimin saat menjadi keynote speaker dalam seminar daring bertajuk 'Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik : Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global', Senin (12/10/2020).

"Ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini," imbuh pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Muhaimin pun merujuk laporan United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) yang menyebut bahwa dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Bahkan, 395 juta orang diprediksi akan terjerumus ke kondisi kemiskinan ekstrem.

Di Indonesia sendiri, ia menambahkan, Covid-19 telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin hingga mencapai 1,63 juta orang. Sehingga, total penduduk miskin tercatat 26,42 juta.

"(Indonesia) meski masih tersok, kami sebagai bangsa dengan seluruh sumber daya yang kami miliki mencoba untuk bangkit. Hasilnya cukup menggembirakan," ucapnya.

Jika pada kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi minus 5,32 persen, pada kuartal III-2020 kondisi ekonomi membaik meski masih mengalami pertumbuhan minus. Berdasarkan informasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 mencapai minus 2,9 persen hingga 1,1 persen.

Dalam mengatasi pandemi, Muhaimin menambahkan, partai politik memiliki peran penting terutama dalam meminimalisir dampak pandemi terhadap meningkatnya angka kemiskinan.

"Posisi dan keberpihakan parpol amat sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan negara," kata dia.

PKB sendiri, imbuh dia, memiliki tiga titik tekan perjuangan politik dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan kemiskinan akibat Covid-19, yaitu di bidang pendidikan, pertanian dan ekonomi kerakyatan.

Di sektor pendidikan, PKB menginisiasi Gerakan Bangkit Belajar dan anggaran untuk pesantren. Sedangkan di sektor pertanian, kebijakan yang terus didesak yaitu soal redistribusi aset, penyelesaian konflik agraria, tata kelola kelembagaan pertanian, serta kebijakan yang terintegrasi hulu sampai ke hilir.

Sedangkan di sektor ekonomi, ia menilai, pemerintah perlu memastikan untuk dapat membantu sektor ini. Pasalnya, hampir 97 persen tenaga kerja nasional berada di sektor ini.

Ekonomi kerakyatan yang sebagian besar ditempati oleh UMKM juga terbukti dapat menjadi penolong masalah ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi seperti saat ini.

"Atas dasar itulah, saya kira memutus mata rantai kemiskinan harus dimulai dengan memberi daya hidup kepada sektor ini. Prpol telah mendesak kepada negara agar menganggarkan perlindungan sosial pada sektor ini. Hasilnya, negara mengucurkan anggaran Rp 123,46 triliun sebagai perlinundang sosial kepada UMKM," ucapnya.